Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

TEMPO.CO, Tbilisi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia dalam mendorong transisi daya dari fosil ke daya ramah lingkungan.

"Kita follow up apa nan sudah di-announce di Indonesia waktu itu dengan JETP (Just Energy Transition Partnerships), ETM, mereka mulai menstrukturkan dan tetap banyak pekerjaan teknis, tapi bagus bahwa kita mulai bicara nan real, nan konkret," kata Menkeu Sri Mulyani di Tbilisi, Georgia, Sabtu, 4 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rangkaian aktivitas Pertemuan Tahunan ke-57 ADB.

Sri Mulyani menjadi pembicara dalam seminar berjudul Achieving Climate Outcomes for Transformation, salah satu dari rangkaian aktivitas pertemuan tahunan ADB tersebut. Ia juga menyampaikan upaya Indonesia untuk mewujudkan transisi daya dan pensiun awal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sebelumnya, pada Desember 2023, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan penyelenggaraan pensiun awal (early retirement) PLTU di Indonesia, nan dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi daya berkepanjangan dari daya fosil ke daya bersih, nan dikolaborasikan berbareng dengan pemerintah negara-negara, penanammodal swasta, dan filantropi.

Program ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang paling ambisius dan progresif.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga berbincang soal pensiun awal PLTU. Ia menjelaskan salah satu perihal nan perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan (revenue) yang lenyap ketika operasi PLTU dihentikan lebih awal sehingga perlu dicarikan sumber pendanaan (financing) untuk memberikan kompensasi.

"Kalau kita mau retire coal, itu artinya apa, biayanya gimana, siapa nan kudu bayar," kata Sri Mulyani.

Iklan

Sebab, menurut dia, keputusan memensiunkan awal PLTU bakal punya banyak imbas. "Karena implikasinya (pensiun awal PLTU) seperti nan saya bilang revenue-nya bakal dipotong, jadi siapa nan kudu compensate itu gitu, itu kan menjadi the loss (kerugian) nan kudu di-calculate (diperhitungkan)," ujarnya.

Bendahara negara juga menyebut obrolan mengenai ETM di Indonesia sudah semakin konkret dan teknis. Kementerian Keuangan berbincang dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sri Mulyani dan Presiden ADB apalagi telah berbincang mengenai langkah konkret ADB dalam memobilisasi pendanaan (funding) dari sumber-sumber biaya lain untuk mendukung upaya pensiun awal PLTU. "Jadi kita sekarang bicara sampai kepada konkret dan komitmen dari ADB untuk bisa mobilizing funding juga dari nan lain."

Sebelumnya, ADB–lembaga finansial internasional nan memberikan pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan support teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik– telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, nan semestinya berhujung pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab awal Desember 2023.

Pada 2021, ADB meluncurkan ETM, sebuah program nan bermaksud membantu mengatasi rumor perubahan suasana dengan mengurangi emisi gas rumah kaca di Asia dan Pasifik. Lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca bumi berasal dari wilayah ini, nan tetap sangat berjuntai pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya sebagai sumber energi.

ETM bermaksud untuk menggunakan modal konsesi dan komersial untuk mempercepat penghentian alias penggunaan kembali pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan daya pengganti nan ramah lingkungan.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN