Sri Mulyani Mulai Cari Kantor untuk Kementerian di Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mencari instansi untuk kementerian baru di kabinet Presiden Prabowo. Hal ini diungkap dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 – 2025.

Sri Mulyani memaparkan penggunaan instansi Barang Milik Negara (BMN) bakal tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. “Jika terjadi penambahan atau  perubahan letak dari kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan bakal mempertimbangkan letak dan tempat nan bisa dioptimalkan, terutama atas BMN nan idle (menganggur),” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam arahannnya, bendaharawan negara juga mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola bagi kementerian alias lembaga nan mengalami perubahan. Pejabat baru alias pelaksana tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama nan mempunyai kewenangan di bagian penggunaan sumber daya di internal. Sri Mulyani mengatakan perubahan kudu direspons dengan sigap untuk segera menerjemahkan visi dan misi presiden baru namun disesuaikan dengan anggaran nan ada.

Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih. Di dalam beleid disebutkan bahwa jumlah kementerian negara pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian. Terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Angka ini lebih banyak dibanding era Presiden Jokowi nan berjumlah 34 kementerian, terdiri dari empat Kemenko dan 30 Kementerian teknis. 

Iklan

Presiden RI ke delapan itu telah memecah beberapa kementerian teknis dan menambah kementerian koordinator. Karena itu perlu perubahan kembali struktur dan mengatur kembali kantor. Perubahan juga terjadi pada beberapa kementerian teknis di bawah Kemenko. Sementara Kementerian Keuangan sudah tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Prabowo memberi waktu kementerian untuk membenahi struktur kelembagaan dalam waktu tiga bulan. Perubahan kedeputian di bawah Kemenko Perekonomian saat ini sedang berproses. “Karena ada masa transisi selama tiga bulan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Indef Sarankan 8 Sektor Ini Masuk Daftar Prioritas Hilirisasi