Sri Mulyani Pamerkan 9 Prestasi Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran 2023, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memamerkan sejumlah prestasi pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

“Pada 2023, Laporan Keuangan Pemerintah alias LKPP mencatatkan beberapa prestasi nan cukup menonjol. Pertama, keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak tahun 2012,” ujar Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Keseimbangan primer sendiri merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran kembang utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada shopping negara di luar pembayaran kembang utang maka keseimbangan primer bakal positif.

Kedua, surplus laporan operasional nan baru pertama kali tercapai sejak penerapan pedoman accrual accounting pada 2015. Surplus dari aktivitas operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan

Prestasi ketiga, pemerintah sukses mencapai kenaikan ekuitas negara tanpa melalui revaluasi. Kinerja positif tersebut juga nan pertama kali terjadi sejak 2015.

Prestasi keempat adalah defisit fiskal dan rasio utang tercatat turun masing-masing menjadi 1,61 persen dan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya rata-rata 2,35 dan rasio utang 39,7 persen.

Keenam, menurut Sri Mulyani, adalah tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023.

Ketujuh, nomor kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen, dan indeks pembangunan manusia naik dari 73,77 menjadi 74,39.

“Pada tahun 2023, pengelolaan transaksi APBN juga mengalami perbaikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai nilai terendah ialah hanya Rp19 triliun. Sejak tahun 2008 ini adalah SILPA terendah,” ujarnya menunjuk prestasi kedelapan.

Ia pun menyatakan bahwa keahlian pemerintah semakin baik dalam mengelola APBN, sehingga semua transaksi dapat terkonsolidasi dan diidentifikasikan dengan baik nan ditunjukkan dengan transaksi antarentitas nan berbobot nihil untuk pertama kalinya.

Kinerja positif lainnya terlihat pada tingkat inflasi nan terus dijaga rendah pada kisaran 2,6 persen year-on-year (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 nan mencapai 5,5 persen yoy.

Laju inflasi di Indonesia tercatat jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan negara-negara G20 lain, seperti Rusia (7,4 persen), Turki (64,8 persen), dan Argentina (211,4 persen).

Sri Mulyani mengatakan bahwa tingkat inflasi nan rendah tersebut mendukung stabilitas nilai komoditas, sehingga daya beli masyarakat pun terjaga dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menuturkan bahwa Indonesia bisa membukukan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05 persen yoy pada 2023, saat ekonomi dunia tengah diliputi ketidakpastian lantaran suku kembang Bank Sentral Amerika Serikat, nan biasa disebut The Fed, melonjak 500 pedoman poin (bps).

“Indonesia termasuk negara nan melakukan konsolidasi fiskal tercepat tanpa mendisrupsi pertumbuhan dan keahlian ekonomi reformasi struktural disertai pengelolaan fiskal nan prudent, untuk mendukung perbaikan dan pemulihan kesejahteraan rakyat nan terpukul akibat pandemi,” katanya lagi.

Pilihan Editor Jokowi Naikkan Insentif KPU 50 Persen, Berapa Gaji Mereka Sekarang?