Sri Mulyani: Pemerintah Hati-hati Mengelola Utang

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkat dunia, Standard & Poor's Global Ratings (S&P) memberikan ranking angsuran jangka panjang Indonesia 'BBB' dan jangka pendek 'A-2'. Artinya prospek angsuran dalam negeri tetap stabil. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perihal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia nan bijak dan solid. “Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel, dengan pemilihan tingkat akibat portofolio nan jeli untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nan kuat,” kata dia lewat pernyataan resmi nan dibagikan Rabu, 31 Juli 2024.

Stabilitas makroekonomi, menurut bendaharawan negara juga menjadi salah satu aspek utama nan mendukung ranking angsuran Indonesia. Insentif pajak nan diberikan pada industri manufaktur dan pengolahan diyakini oleh S&P bakal berfaedah dalam pengembangan sektor industri nan terkait. 

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik nan kuat dan investasi. Upaya untuk mengembangkan industri komoditas dan menjaga stabilitas eksternal diharapkan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tantangan global. 

Ia menyadari pengelolaan ekonomi nan hati-hati dan kebijakan nan responsif menguatkan kepercayaan investor, dan memastikan pertumbuhan nan berkelanjutan. “Pemerintah terus berupaya untuk menjaga displin fiskal dan memperdalam sektor finansial domestik, demi mencapai kesejahteraan nan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menyitir laman resmi S&P Global, disebutkan perkembangan industri nan mengenai dengan komoditas di Indonesia nan terus bersambung bakal membantu mempertahankan metrik eksternal ini. “Prospek untuk ranking jangka panjang adalah stabil,” demikian publikasi tertulis di situs S&P Global pada 30 Juli 2024.

Meski beberapa parameter menunjukan kestabilan, S&P juga menyoroti skenario potensi penurunan peringkat. Terutama jika utang pemerintah umum bersih meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3 persen dari PDB secara terus-menerus. Lalu pembayaran kembang pemerintah secara umum melampaui 15 persen dari pendapatan secara berkelanjutan.

Iklan

Peringkat dapat pula naik, jika ada perbaikan material dalam metrik eksternal Indonesia. Yakni utang luar negeri neto nan sempit turun di bawah 50 persen dari penerimaan rekening giro. Lalu kebutuhan pembiayaan luar negeri bruto turun di bawah 50 persen dari jumlah penerimaan rekening giro dan persediaan devisa.

Lembaga itu juga menyoroti kebijakan defisit anggaran dan utang pemerintah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pemerintah nan bakal datang disebut telah mengindikasikan tidak beriktikad membikin perubahan norma untuk memungkinkan defisit nan lebih tinggi. 

Namun, mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan bakal menargetkan kekurangan anggaran nan mendekati pemisah legal 3 persen dari PDB. “Kami memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan bakal lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran di tahun 2022-2024,” demikian kajian S&P.

Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka lantaran UU Cipta Kerja