TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengubah Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) serta dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 serta untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menyusul bertambahnya jumlah pos kementerian maupun lembaga nan baru dibentuk.
“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun IG resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Menurut eks Direktur Bank Dunia tersebut, perubahan tersebut kudu dilakukan secepat mungkin. Sri Mulyani mau memastikan agar seluruh program-program dari Presiden Prabowo Subianto bisa melangkah dengan baik.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini nan kudu segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani mau memastikan komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) bisa melangkah dengan mulus. Sinergi antar kementerian tersebut kudu terus dijaga agar restrukturisasi bisa melangkah efektif dan efisien.
Iklan
Sebelumnya Prabowo diketahui baru saja meresmikan Kabinet Merah Putih. Kabinet gendut tersebut terdiri dari 48 kementerian dengan 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Jumlah itu lebih banyak daripada kementerian nan dibentuk Presiden Jokowi nan hanya 34 kementerian.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran kementeriannya menjadi Rp 20 triliun. Pigai mengatakan alokasi anggaran saat ini, nan sebesar Rp 64 miliar, tidak mencukupi untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo dalam bagian HAM.
Nandito Putra ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
Pilihan Editor: Nilai Tukar Rupiah Anjlok usai Pelantikan Menteri Prabowo, Analis Sebut lantaran Kabinet Gemuk