Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Akan Gelar Lomba Baca dan Analisa APBN dan APBD

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan institusinya berencana untuk menggelar lomba alias olimpiade membaca dan menganalisa Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Dia menyebut rencana ini untuk memberikan transparansi kepada masyarakat agar mengetahui peran finansial dalam pengelolaan pemerintahan. 

“Kementerian berinisiatif untuk melakukan lomba olimpiade membaca APBN dan APBD, tidak hanya membaca tapi menganalisa,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024. 

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya saat ini juga sedang menyusun konsolidasi finansial bagi pemerintah wilayah secara nasional. Dia menyebut langkah ini untuk menentukan standar nan sama dalam laporan finansial daerah.

“Berdasarkan skema akun standar tersebut, penyajian info dari wilayah ke nasional serta melakukan pemantauan, evaluasi,” kata dia. 

Sri Mulyani menyebut penyelarasan program dari pemerintah pusat dan wilayah juga krusial dilakukan. Selain bakal menghasilkan sinergi, dia mengatakan langkah ini juga krusial bagi akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. 

“Kalau program di nasional adalah ketahanan pangan, energi, dan penurunan stunting, itu kudu disinkronkan di daerah. Di wilayah munculkan aktivitas dan catatan alias keluaran. Ini kemudian bakal memberi akibat kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat,” kata dia. 

Iklan

Oleh lantaran itu, Bagan Akun Standar (BAS) nan tengah disusun ini juga bakal dikombinasikan dengan platform digital. Dia menyebut sinergi ini bakal menciptakan statistik finansial nan selaras. “Tujuannya untuk kita bisa menciptakan statistik finansial wilayah dan laporan finansial nasional secara selaras, terkonsolidasi,” kata dia. 

Sri Mulyani bercerita kementeriannya kerap ditanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika rapat dengan pendapat dengan mereka. Dia menyebut personil DPR kerap menilai laporan finansial pemerintah pusat belum sinkron dengan pemerintah daerah. 

“Ini muncul interpretasi nan kadang-kadang tidak selalu akurat. Dengan sinergi BAS ini, maka kebijakan pemerintah pusat, baik di fiskal alias sektoral, dapat terus disinkronkan dan sukses guna dengan baik,” kata dia. 

Pilihan Editor: Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik