Sri Mulyani Siapkan Pajak Karbon, Menperin: Jangan Sampai Rugikan Sektor Industri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nan mau mengenakan pajak karbon (carbon tax). Tanggapan ini dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno tentang kebijakan nan sedang disiapkan pemerintah itu.

“Carbon tax itu sesuatu nan sudah given (terberi), tapi dari Kemenperin tugas kami adalah carbon tax jangan sampai merugikan sektor industri,” kata Agus dalam rapat kerja berbareng Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024, nan dipantau Tempo secara daring.

Agus menjelaskan, pajak karbon pasti bakal berangkaian dengan produk-produk hijau dan jehak karbon. Namun konsentrasi dia adalah menjaga daya saing industru tidak boleh terlalu sigap terganggu. “Saya pakai istilah terlalu sigap ya,” kata Agus.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan izin pajak karbon sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup beragam aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga andaikan kebijakan itu diterapkan dapat melangkah secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.

Iklan

Dia juga menyoroti bahwa sistem pasar karbon nan sudah ada saat ini merupakan langkah awal krusial dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai perangkat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, nan bakal mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan. "Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan sistem nan bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi nan kudu tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon bakal diterapkan secara resmi.

Pilihan editor: Basuki Hadimuljono Sebut IKN Dibangun untuk Anak Muda: Bukan Buat Saya, Bukan Buat Pak Jokowi