Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun awal pembangkit listrik tenaga uap batu bara alias PLTU berkapasitas 660 megawatt nan bakal menjadi proyek percontohan untuk transisi energi. "Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun awal untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 megawatt nan bakal menjadi proyek percontohan kami," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Ahad, 5 Mei 2024.

Sesi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB nan diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024. "Kami berambisi proyek ini dapat sukses dan direplikasi di pembangkit listrik tenaga batubara lainnya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Menkeu mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kebutuhan finansial dalam melakukan transisi daya  dari fosil ke daya ramah lingkungan di Indonesia. "Mengingat besarnya kebutuhan finansial untuk transisi energi, kami mau mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami," ujarnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan transisi ke daya terbarukan menghadirkan tantangan nan berat, lantaran ketergantungan Indonesia pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Meskipun ada kebutuhan untuk beranjak ke daya terbarukan, tingginya biaya untuk melakukan transisi tersebut menimbulkan beban finansial nan signifikan.

Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran 66 persen daya terbarukan pada 2050, meskipun diperlukan investasi besar untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat kemajuan transisi, dengan ADB memainkan peran krusial dalam perihal ini.

Iklan

Sebelumnya, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan penyelenggaraan pensiun awal (early retirement) PLTU di Indonesia, nan dijalankan dalam kerangka ETM. ADB sebagai lembaga finansial internasional nan memberikan pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan support teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, nan semestinya berhujung pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023.

ANTARA