Stevano Harap Efisiensi Anggaran Tak Mengurangi Proses Penegakan Hukum

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus, menegaskan bahwa efisiensi anggaran nan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menghalang proses penegakan hukum, terutama nan bergesekan langsung dengan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Stevano dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi nan diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, mengingat tren ekonomi bumi saat ini nan sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perekonomian global, kata dia, saat ini sedang mengalami kesulitan.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, apalagi Vietnam semuanya melakukan efisiensi," kata Stevano.

Sehingga, kata Stevano, langkah nan diambil mengenai efisiensi ini tidak perlu ditangisi alias disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu nan memang sudah kudu dilakukan, mengingat tren perekonomian bumi pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan norma di tanah air. Apalagi, penegakan norma nan menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam perihal penegakan norma nan berangkaian langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi," kata Stevano.

Stevano mengingatkan, gimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan norma di Indonesia. Ia menegaskan, penegakan norma tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu kudu terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden mempunyai konsen betul terhadap penegakan norma di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan norma adalah wajah dari negara itu sendiri. "Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," terang Syevano.

(inh)