Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengevaluasi dan mengawasi penyaluran subsidi listrik. Pemerintah juga diminta memutakhirkan info penerima subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga R-1/450 VA dan R-1/900 VA setiap tahun.

Sejumlah permintaan itu terdapat dalam konklusi rapat dengar pendapat Komisi DPR nan membidangi Energi dengan Kementerian ESDM pada hari ini, Senin, 3 Juni 2024. 

Sebelumnya, Komisi VII menyoroti berulang kali terjadinya ketidaktepatan penyaluran subsidi listrik tersebut. Salah satunya nan keras bersuara adalah politikus dari PKS Diah Nurwitasari.

Diah mempertanyakan tindak lanjut dari Kementerian ESDM soal temuan 6,1 juta pengguna nan tidak berkuasa mendapatkan subsidi, tapi justru menggunakan listrik nan bersubsidi. Ia mengaku belum pernah mendapat berita lanjutan mengenai temuan tersebut dan mendesak Kementerian ESDM untuk segera melakukan tindak lanjut.

Oleh karena itu, Komisi VII meminta langkah tegas dan inovatif juga segera dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI agar program subsidi listrik tepat sasaran. Hal ini untuk mengoptimalisasi program subsidi listrik tepat sasaran pada tahun anggaran 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi meminta kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu untuk mengevaluasi program subsidi listrik, misalnya dengan memutakhirkan info penerima.

Iklan

“Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI mengenai besaran subsidi listrik dalam RAPBN TA 2025 sebesar Rp 83,02–Rp 88,36 triliun, nan bakal dirinci lebih lanjut pada pembahasan pagu sugestif RAPBN 2025,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi permintaan dari DPR tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan survei dan pemeriksaan silang mengenai info nan dimiliki dengan kondisi di lapangan.

“Yang kami lakukan survei belum separuh, baru 10,7 (juta) dari 24 juta. Fakta di lapangan seperti ini,” kata Jisman.

Pilihan Editor: Apa nan Dimaksud Subsidi? Ketahui Jenis serta Dampaknya