Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto mengatakan, tahun ini pemerintah meningkatkan sasaran shopping pemerintah menggunakan produk dalam negeri sampai 95 persen. “Seperti petunjuk Bapak Presiden tahun 2024 ini sasaran untuk penggunaan produk dalam negeri dari shopping peralatan dan shopping modal itu ditargetkan sekitar 95 persen dari anggaran nan ada di setiap Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, dan juga kegiatan-kegiatan nan mengolah alias memanfaatkan sumber daya alam nasional kita,” kata dia di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024.

Heru mengklaim, sasaran dinaikkan lantaran capaian shopping pemerintah dengan menggunakan produk dalam negeri tahun 2023 lampau mencapai target. “Dinaikkan targetnya lantaran tahun lampau sudah 90 persenan. Tahun ini meningkat sekitar 95 persen. Tentu upaya-upaya ini kudu diimbangi dengan keahlian dalam negeri,” kata dia.

Heru mengatakan, ketentuan peralatan produk dalam negeri untuk pembelian pemerintah dihitung dari minimal 25 persen TKDN ditambah 15 persen Bobot Manfaat Perusahaan. “Jadi kami berupaya agar produk-produk industri kita mempunyai TKDN plus Bobot Manfaat Perusahaan minimal di nomor 40 persen agar minimal kita menghalang produk-produk impor masuk ke dalam pengadaan peralatan pemerintah,” kata dia.

Barang impor untuk shopping pemerintah tetap diperbolehkan dengan syarat peralatan tersebut belum ada nan diproduksi di dalam negeri. Jika pun ada, jumlahnya terbatas. “Tentu dengan persetujuan dari tim P3DN setelah kita cek betul memang produk tersebut tidak bisa diproduksi dalam negeri, alias jika pun ada di dalam negeri jumlahnya belum mencukupi sehingga sisanya kudu kita lakukan importasi,” kata Heru.

Heru mengatakan, patokan tersebut untuk memaksa produsen peralatan membangun lini produksinya di dalam negeri. “Mereka jika produknya impor, barangnya tidak bisa dibeli oleh pemerintah dan kementerian alias embaga, terpaksa mereka kudu membikin pabrik, merelokasikan pabriknya ke Indonesia. Dengan dia diproduksi di Indonesia berfaedah sudah masuk kategori produk dalam negeri dan kelak bakal kita nilai TKDN, jika nilainya di atas 25 persen, dia bisa tayang di e-katalog,” kata dia.

Heru mengklaim, banyak peralatan elektronik merek luar negeri nan sekarang mulai diproduksi di Indonesia untuk memenuhi ketentuan tersebut agar bisa masuk dalam daftar peralatan nan bisa dibeli lewat anggaran pemerintah. “Dengan program P3DN kita memaksa sebenarnya, paling tidak meningkatkan investasi kemudian tentu dampaknya menyerap lapangan kerja dan juga memperkuat struktur industri kita,” kata dia.

Iklan

Heru mengatakan, peralatan nan bisa dibeli dengan anggaran pemerintah salah satunya tercantum dalam Ekatalog nan diterbitkan LKPP. Saat ini sudah 7 juta item peralatan nan ada dalam lokapasar e-katalog nan bisa dibeli online pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Barang-barang tersebut tetap dalam pengawasan Satgas LKPP dan Kementerian Perindustrian. “Tentu ada akibat penumpang gelap nan memasukkan produk-produknya ke e-katalog, ada Satgas nan kelak memeriksa,” kata dia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perindustrian, Ivan Fithriyanto mengatakan,  pelaku industri dalam negeri tetap dituntut untuk memproduksi peralatan nan berbobot kendati ada keberpihakan pada industri dalam negeri lewat kebijakan TKDN. “Perlakuan alias persyaratan peralatan itu bertindak sama untuk peralatan impor maupun produk dalam negeri, itulah nan dituntut pelaku upaya dalam negeri untuk bisa memproduksi peralatan nan berbobot juga. Jangan sampai konsumen mendapatkan peralatan nan gak sesuai dan akhirnya beranjak lagi ke produk-produk impor,” kata dia, Selasa, 21 Mei 2024.

Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Barat menggelar kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) sekaligus bussiness mathcing Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Konsumen Cerdas Tahun 2024 di Gedung Sate Bandung. Ada 38 produsen peralatan memamerkan produknya nan sudah memenuhi persyaratan produk peralatan nan bisa dibeli menggunakan anggaran pemerintah.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengaku, shopping pemerintah Jawa Barat menggunakan produk dalam negeri terhitung tinggi. “Kita sudah di atas 80 persen, tapi targetnya sekarang 95 persen, jadi kudu mengejar sasaran lagi tahun ini,” kata dia, Selasa, 21 Mei 2024.

AHMAD FIKRI