Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan upaya hingga Jumat siang, 7 Juni 2024 dimulai dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berkesempatan diundur jika ada usulan dari DPR.

Disusul, dua menteri pemerintahan Presiden Jokowi beda pandangan soal besaran defisit dalam rancangan APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Selanjutnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera nan bakal memungut 3 persen penghasilan pekerja.

Berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) menjadi UU KIA. Beleid ini memberikan kewenangan libur melahirkan bagi ibu pekerja dan suaminya selama masa persalinan.

Terakhir, keponakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif ditunjuk sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Kelima buletin ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima buletin nan trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ketika Menteri Basuki Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah....

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

3 menit lalu

 Tawaran Jalan Kebudayaan' pada aktivitas Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024', nan diselenggarakan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto membuka kesempatan dilakukan revisi UU KPK.


Stafsus Erick Thohir Buka-bukaan soal Rekayasa Keuangan Anak Usaha Kimia Farma: Seolah-olah Penjualan Bagus..

36 menit lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN saat ditemui usai Perayaan Natal berbareng Kementerian BUMN dan BUMN Tahun 2023 nan dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Buka-bukaan soal Rekayasa Keuangan Anak Usaha Kimia Farma: Seolah-olah Penjualan Bagus..

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara soal temuan dugaan rekayasa finansial anak upaya PT Kimia Farma (Persero) Tbk.


Celios Nilai Pengunduran Diri Dua Pimpinan Otorita IKN Diakibatkan Sederet Kendala Pembangunan Proyek

1 jam lalu

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat ditemui usai media talkshow Potensi Tahun Politik dan Tantangan Ekonomi Global di Jakarta Selatan pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Celios Nilai Pengunduran Diri Dua Pimpinan Otorita IKN Diakibatkan Sederet Kendala Pembangunan Proyek

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memperkirakan ada halangan pembangunan IKN nan sekarang sedang dihadapi oleh pemerintah.


Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

1 jam lalu

Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Partai Buruh Akan Ajukan Gugatan soal PP Tapera ke MA

Partai Buruh mengatakan bakal mengusulkan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat.


Ketika Menteri Basuki Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah

1 jam lalu

Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ketika Menteri Basuki Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berkesempatan diundur jika ada usulan dari DPR.


Prabowo Sebut Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini Kata Retno Marsudi

1 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Prabowo Sebut Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini Kata Retno Marsudi

Retno Marsudi mengatakan pemerintah sedang berkoordinasi perihal pengiriman pasukan penjaga perdamaian di Gaza.


Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

1 jam lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan biaya Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Dulu Taperum Sekarang Tapera, Berikut Riwayat Lembaga Tangani Tabungan Perumahan Rakyat

Taperum untuk PNS merupakan program nan dibentuk pada 1993. Kini diwacanakan diberlakukan pangkas penghasilan 3 persen untuk Tapera kepada seluruh pekerja.


Unpad: Pansel KPK Minta Saran Bila Hasil Seleksi Dipermasalahkan DPR

2 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi alias Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah ketua media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi ketua dan Dewas KPK 2024-2027 bisa melangkah sesuai angan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para ketua perguruan tinggi. Pimpinan badan upaya milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) alias lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Unpad: Pansel KPK Minta Saran Bila Hasil Seleksi Dipermasalahkan DPR

Perwakilan perguruan tinggi kemarin berjumpa dengan Pansel KPK. Mereka menyarankan pansel memilih ketua KPK dengan rekam jejak nan bersih.


PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

2 jam lalu

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan di aktivitas Halalbihalal dan Silaturahmi, Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua PBNU Yahya Cholil mengatakan bahwa NU berpolitik demi kemasalahatan bangsa, dan bakal berbareng Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membantu ptogram pemerintah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan Jokowi sempat menawarkan wilayah izin upaya pertambangan unik alias WIUPK sejak 2021.


Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati
Dua Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal Defisit di APBN 2025, Ini Alasan Mereka

Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik defisit 2,45-2,82 persen untuk APBN 2025, sedangkan ketua Bappenas Suharso Monoarfa usul 1,5-1,8.persen


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis