Terkini: Kondisi IKN Terbaru Usai Kepala dan Wakil Otorita IKN Mundur, Hasil Simulasi Ekonomi Tapera: PDB Menurun, Pendapatan Pekerja Terdampak

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan upaya hingga Selasa pagi, 4 Juni 2024 dimulai dari kondisi IKN terbaru usai kepala dan wakil Otorita IKN mundur, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyebut progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan biaya APBN. Dilanjut soal Kemenhub bakal uji coba kereta otonom di IKN mulai Agustus mendatang. Senin, 3 JUni 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali meninjau letak pembangunan kereta otonom alias autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Berikutnya beragam ormas keagamaan merespons soal izin pengelolaan tambang nan diberikan Presiden. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan hingga sekarang belum ada pembicaraan dengan pemerintah soal pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Lalu, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. alias nilai emas Antam nan dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, meroket Rp 14 Ribu per gram menjadi Rp 1.349.000 per gram. Terakhir, hasil simulasi ekonomi nan dilakukan lembaga riset CELIOS terhadap kebijakan Tapera. Beberapa hasil di antaranya PDB menurun dan pendapatan pekerja terdampak. Berikut rangkumannya:

1. Begini Kondisi IKN Terbaru Usai Ditinggal Mundur Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe

Sebagai Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono ditugaskan Jokowi untuk mempercepat realisasi program pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui penyelesaian persoalan status tanah hingga pembentukan pemerintah wilayah unik IKN.

“Tugas Plt (pelaksana tugas) ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif, sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan," kata Basuki Hadimuljono dalam konvensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Meski terjadi perubahan kepemimpinan, namun Basuki percaya kepercayaan penanammodal di IKN tetap tinggi. "Saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan lantaran nan menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki. 

Basuki menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan biaya APBN. Jokowi, kata dia, dijadwalkan bisa berkantor di IKN sekitar akhir Juni alias awal Juli mendatang setelah setelah pasokan air baku tersedia.

"Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita instal. Ini tanggal 3 Juni diambil (pompanya), 7 Juni air sampai di Balikpapan, di-install, mudah-mudahan akhir Juni alias awal Juli," kata Basuki. 

Selain itu, sejumlah proyek juga telah dibangun di IKN. Sejak September 2023 Otorita IKN telah melakukan lima tahap groundbreaking proyek pembangunan IKN dengan total investasi nan masuk mencapai Rp 49,6 triliun. Lengkapnya baca di sini.

2. Menteri Budi Karya Sebut Uji Coba Kereta Otonom di IKN Dilakukan Agustus 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali meninjau letak pembangunan kereta otonom alias autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 3 Juni 2024.

Menteri Budi mengatakan, uji coba ART bakal dilakukan setelah pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat selesai sekitar Agustus 2024. "Insya Allah, jalur ART nan sudah ada bisa diuji coba pada Agustus nanti,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Juni 2024.

Menurut dia, Jalan Sumbu mempunyai enam jalur lampau lintas. Ada satu lajur unik bus dan ART. Jalan nan telah rampung dibangun itu punya tekstur sangat halus. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lantaran sudah menyelesaikan pembangunan jalan untuk jalur ART di pusat IKN.

Dia mengklaim, tekstur Jalan Sumbu sangat lembut dan mempunyai kelenturan luar biasa. "Hal ini bakal membikin nyaman para pengendara dan penumpang nan melintas,” tutur Budi. 

Menurut Budi, IKN dirancang sebagai area nan menerapkan konsep kota pandai berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan. Kehadiran ART di IKN sejatinya sesuai prinsip hijau dan berkelanjutan. Sebab bisa meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam mobilitas. "Dan tak kalah krusial ramah lingkungan.

Selain itu, kata Menteri Budi, ART dioperasikan menggunakan baterai nan disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Alhasil kendaraan ini efektif mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi. Dia berambisi IKN dapat menjadi pelopor kota berbasis transportasi pandai di Tanah Air. Lengkapnya baca di sini.

3. Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Diapresiasi NU, Hati-hati Muhammadyah hingga Wanti-wanti PGI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU KH Yahya Cholil Staquf namalain Gus Yahya mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi memperluas pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) bagi kemaslahatan rakyat. “Terobosan krusial untuk memperluas pemanfaatan sumber  daya-sumber daya alam nan dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Juni 2024.

Iklan

Sementara Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan hingga sekarang belum ada pembicaraan dengan pemerintah soal pemberian IUP kepada ormas keagamaan. “Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah bakal dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti, Senin, 3 Juni 2024.

Ia juga memastikan Muhammadiyah tidak bakal tergesa-gesa dan mengukur keahlian diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, lantaran kudu memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah corak komitmen Jokowi untuk melibatkan komponen masyarakat dalam mengelola kekayaan alam negeri.

Selain itu, kebijakan tersebut menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan nan sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri ini. Tapi dia menilai mengelola izin tambang tidaklah mudah. Apalagi ormas keagamaan punya keterbatasan, sementara bumi tambang sangat kompleks.

Gomar pun mewanti-wanti dalam pengelolaan IUP itu, ormas keagamaan tidak boleh mengesampingkan tugas dan kegunaan utamanya dalam membina umat, serta tidak terkooptasi oleh sistem pasar.

“Dan nan paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa karena sampai kehilangan daya kritis dan bunyi profetiknya,” kata Gomar. Lengkapnya baca di sini.

4. Harga Emas Antam Meroket Rp 14 Ribu Jadi Rp 1,349 Juta per Gram

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. alias nilai emas Antam nan dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, meroket Rp 14 Ribu per gram menjadi Rp 1.349.000 per gram.

Sebelumnya, nilai emas Antam berada di posisi Rp 1.335.000 per gram pada Senin, 3 Juni 2024. Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Selasa sebesar Rp 1.232.000 per gram.

Transaksi nilai jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk. dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Lengkapnya baca di sini.

5. Hasil Simulasi Ekonomi CELIOS pada Kebijakan Tapera: PDB Menurun, Pendapatan Pekerja Terdampak

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies alias CELIOS, merespons rumor Tabungan Perumaha Rakyat alias Tapera nan belakangan mengemuka. Menurut CELIOS, kebijakan nan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 itu memberatkan pekerja.

Disamping mewajibkan pekerja untuk ikut serta, besaran iurannya pun cukup besar dengan penghitungan ad valorem atau persentase dari penghasilan alias upah. Jika pekerja tersebut berpendapatan di atas bayaran minimum regional, maka setiap bulan penghasilan pekerja itu dipotong 2,5 persen. "Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, tentu potongan tersebut sangat memberatkan. Wajar terdapat penolakan dari bumi upaya hingga asosiasi driver ojek online," ujar Nailul Huda dalam keterangan tertulis nan diterima Tempo, Senin, 3 Juni 2024. Selanjutnya baca di sini.