Terkini: Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja di Istana, Heboh Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI
Kamis, 6 Juni 2024 13:45 WIB
Ratusan pekerja dari beragam serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tapera di area Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya pekerja juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan upaya hingga Kamis siang, 6 Juni 2024 dimulai dari Partai Buruh mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Selain itu, Partai Buruh juga menolak Uang Kuliah Tunggal alias UKT, UU Cipta Kerja, dan bayaran murah.
Disusul, pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memutuskan pekerja baik PNS, TNI, Polri, pekerja swasta dan ahli mandiri, wajib ikut program Tapera alias Tabungan Perumahan Rakyat mulai Mei 2027.
Selanjutnya, berita Muhammadiyah menarik semua biaya simpanan dan pembiayaan organisasinya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik perhatian. Pasalnya, duit milik lembaga di bawah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu jumlahnya konon sampai belasan triliun rupiah.
Berikutnya, sejumlah produsen roti dan cake menawarkan promo unik pada bulan Juni 2024 ini. Bahkan ada nan unik memberi promo unik pada tanggal elok hari ini, Kamis, 6 Juni 2024.
Terakhir, Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo cemas dengan nasib pembangunan Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara. Kekhawatiran para pengusaha dan penanammodal itu muncul setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya untuk memimpin proyek ambisius Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.
Kelima buletin itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima buletin nan trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai....
1
2
3
4
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran
9 menit lalu
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara IKN dan Paris, Walhi Sebut Taktik Pemasaran
Perbandingan kualitas udara antara IKN dan Melbourne dan Paris merupakan komparasi nan tidak relevan.
Inilah Alasan Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI
10 menit lalu
Inilah Alasan Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI
Muhammadiyah mengatakan argumen penarikan biaya tersebut disebabkan penempatan biaya Muhammadiyah selama ini terlalu banyak berada di BSI.
Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah
1 jam lalu
Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah
Presiden Partai Buruh nan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah memungut 3 persen dari penghasilan pekerja melalui PP Tapera layak ditolak.
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Laporkan Hasil Kunjungan Kerja ke Singapura
1 jam lalu
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Laporkan Hasil Kunjungan Kerja ke Singapura
Prabowo menuturkan, kedatangannya hari ini menemui Presiden Jokowi ditujukan untuk melaporkan hasil perjalanannya ke luar negeri.
Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja
2 jam lalu
Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja
Kebijakan Program Tapera pemerintahan Jokowi mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dan pekerja swasta.
Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai Padati Kawasan Patung Kuda
3 jam lalu
Massa Aksi Tolak PP Tapera hingga UU Cipta Kerja Mulai Padati Kawasan Patung Kuda
Partai Buruh menyatakan Tapera lebih tepat untuk aparatur sipil negara alias ASN, TNI, dan Polri nan tak ada pemutusan hubungan kerja.
Pekerja Mandiri Wajib Ikut Iuran Tapera, Apa Beda Pengertian dengan Karyawan Swasta?
3 jam lalu
Pekerja Mandiri Wajib Ikut Iuran Tapera, Apa Beda Pengertian dengan Karyawan Swasta?
Berikut kriteria pekerja berdikari nan wajib mengikuti iuran Tapera. Apakah tak sama dengan tenaga kerja swasta?
Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara, Polri Siapkan 1.626 Personel dan Rekayasa Lalu Lintas
3 jam lalu
Unjuk Rasa Buruh di Istana Negara, Polri Siapkan 1.626 Personel dan Rekayasa Lalu Lintas
Partai pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan istana negara.
Dimintai Tanggapan soal Demo Buruh Menolak Tapera, Basuki Hadimuljono: Saya Nggak Bisa Jawab
3 jam lalu
Dimintai Tanggapan soal Demo Buruh Menolak Tapera, Basuki Hadimuljono: Saya Nggak Bisa Jawab
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak mau memberi tanggapan soal tindakan demo menolak Tapera nan bakal digelar Partai Buruh hari ini.
P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta
3 jam lalu
P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta
Perhimpunan pendidikan dan pembimbing (P2G) menolak sistem iuran Tapera bagi pembimbing honorer dan swasta
5 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·