Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Bali Jadi Bahasan di Debat Pilgub

Denpasar, CNN Indonesia --

Dua pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Bali beradu pendapat untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual alias TPKS di Pulau Bali nan cukup tinggi dan mereka mempunyai strategi masing-masing.

Debat ketiga Pilgub Bali 2024 mengangkat tema "Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita yang membahas rumor ketenagakerjaan, perempuan, anak dan kaum marjinal.

Debat terakhir Pilgub Bali 2024 itu digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (20/11) malam.

Mulanya moderator membacakan pertanyaan panelis soal tingginya TPKS di Bali. Pertanyaan panelis itu juga membeberkan data UPT PPA Bali bahwa sepanjang 2023 lampau tercatat ada 154 kasus kekerasan seksual terhadap wanita dan anak di Pulau Dewata.

Paslon nomor urut 2, Cagub Wayan Koster menjawab dalam Undang-undang 12 tahun 2022 tentang TPKS baru diundangkan dan baru melangkah satu tahun lebih.

"Maka Koster-Giri bakal melaksanakan program sebagai berikut. Pertama, membentuk tim sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan nan diatur dalam undang-undang TPKS. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi wanita agar masyarakat luas mengetahui tentang Undang-undang tersebut," kata Koster.

Kemudian, kedua membentuk wadah nan melibatkan pemangku kepentingan dalam mengakomodasi aspirasi dan pelaporan serta penanganan berbareng mengenai TPKS terhadap perempuan, menyediakan rumah kondusif bagi korban kekerasan kaum wanita di Provinsi Bali dan berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Bali agar semua menyiapkan jika menghadapi perihal nan sama.

"Kemudian juga kami mendorong lembaga penegak norma untuk melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundangan-undangan nan bertindak untuk memberi pengaruh jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual," ujarnya.

Sementara, paslon nomor urut 1 Made Muliawan Arya namalain De Gadjah menanggapi, bahwa kekerasan nan terlapor di seluruh Bali terus meningkat apalagi di UPTD PPA Provinsi Bali ada 154 kasus di tahun 2023.

"Mengindikasikan bahwa gubernur sebelumnya belum serius menangani kasus kekerasan seksual dan pedofilia di Bali," kata De Gadjah.

Menurutnya, upaya pencegahan dan penegakan norma bagi pelaku kekerasan seksual itu wajib dilakukan. Dalam upaya pencegahan ada beberapa perihal nan bakal pihaknya lakukan ialah penyadaran dan edukasi di sekolah pada anak-anak maupun di masyarakat melalui desa adat, penyadaran pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual dan pendidikan perlindungan diri dan kekerasan seksual.

"Tentunya adanya kurikulum bela diri di sekolah (tingkat SD hingga SMP). Pelatihan guru, tenaga kesehatan petugas sosial mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan secara dini, dan paling krusial adalah membikin pelayanan hotline dan aplikasi memudahkan korban melaporkan kekerasan tersebut," ujar Ketua Gerindra Bali itu

Sementara Cagub Koster kembali menanggapi. Ia menilai tingginya data TPKS di Bali, lantaran masyarakat giat melaporkan kasus nan terjadi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

"Mungkin saja pendataan di Bali masyarakatnya giat melapor dibandingkan wilayah lain di Indonesia sehingga keliatan tinggi. Namun nan saya lihat penegak norma seperti polisi dan Jaksa sangat responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di Bali. Kami memantau di media," ujarnya.

Cagub petahana itu menyebut penegakan norma di Bali melangkah dengan sangat baik untuk mengatasi TPKS dan nan bakal dilakukan ke depan adalah gimana pencegahan di awal agar dapat dikendalikan dengan lebih memadai.

"Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama juga sosialisasi pendidikan mulai anak-anak SD sampai perguruan tinggi agar pemahaman ini lebih luas. Serta melibatkan masyarakat dan organisasi termasuk Desa Adat agar ini menjadi perhatian didalam penanganan masalah kekerasan ini, di desa-desa, Desa Dinas maupun Desa Adat," ujar Ketua PDIP Bali itu.

(kdf/kid)

[Gambas:Video CNN]