Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun tetap ada tingkat beberapa wilayah nan tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.

“Ini menunjukan tantangan penurunan Indonesia dari sisi spasial tetap sangat besar,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 11 Juni 2024.

Ia mencontohkan ketimpangan terjadi seperti di wilayah Sulawesi nan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, namun tingkat kemiskinannya 10,08 pada 2023 alias tetap di atas rata-rata kemiskinan nasional. Selanjutnya Maluku nan mencapai 12,29 persen dan Nusa Tenggara tetap pada kisaran 16,99 persen. Lalu Papua tingat kemiskinannya mencapai 24,76 persen pada 2023.

Sri Mulyani memaparkan biaya perlindungan sosial alias perlinsos digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan dan disebarkan ke seluruh wilayah. Untuk mendukung perihal itu, selama 2015 hingga 2023, pemerintah telah memakai biaya perlinsos sebesar Rp 3.134,9 tiliun. Dana ini diklaim dapat menurunkan kemiskinan nasional dari mulanya 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023.

Iklan

Ia mengatakan APBN terus digunakan untuk shock absorber seperti nan terjadi pada 2020 saat pandemi. Untuk mendukung pertumbuhan lain pemerintah era Jokowi juga menggelontorkan biaya jumbo. Seperti pendidikan nan tercatat memakai anggaran Rp 4.002,8 triliun, biaya kesehatan mencapai Rp 1.511,9 triliun dan anggaran untuk prasarana nan telah mencapai Rp 3.134,4 triliun.

Pilihan Editor: Ekonom Kritik Rencana Kenaikan BBM, PPN, hingga Iuran Tapera: Kemiskinan bakal Bertambah