Tradisi Kritis Muhammadiyah Bisa Terancam Konsesi Tambang Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan daya kritis Muhammadiyah setelah menikmati jatah tambang.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan Islam nan kritis terhadap sejumlah kebijakan Presiden Jokowi. Mereka berada di garis terdepan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digembosi melalui revisi undang-undang dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Muhammadiyah juga melantangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, agenda utama Jokowi di periode kedua. Mereka juga ikut bersuara soal penanganan pandemi Covid-19 nan dilakukan kabinet Jokowi.

Saat Jokowi membikin patokan unik izin tambang untuk ormas keagamaan, Muhammadiyah pun tak langsung mengambil keputusan. Mereka membahasnya di internal beberapa pekan.

Pekan ini, Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah. Keputusan itu membikin publik terkejut.

"Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengumumkan sikap Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Minggu (28/7).

Muhammadiyah berjanji bakal mengelola tambang dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Mereka juga berjanji pengelolaan tambang dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi ragu dengan sikap Muhammadiyah tersebut. Ia mempertanyakan sikap kritis Muhammadiyah setelah mendapat jatah tambang.

Menurutnya, Muhammadiyah kudu membuktikan bahwa bingkisan tambang ini tak menggerus sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Karena ini ada kaitannya juga dengan kekuasaan, ya, tentu persepsi masyarakat mengenai dengan politik itu bahwa Muhammadiyah dianggap menjadi tidak kritis lagi kepada pemerintah. Nah, ini kudu dibuktikan betul," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

Asrinaldi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang. Hal itu lantaran selama ini Muhammadiyah berseberangan dengan pemerintahan Jokowi di banyak kebijakan.

Menurut Asrinaldi, Muhammadiyah juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya pekerjaan rumah besar setelah menerima izin tambang. Mereka kudu menunjukkan tetap bisa kritis terhadap pemerintah.

Selain itu, mereka juga kudu bisa mengelola tambang dengan prinsip-prinsip kebaikan. Sebab selama ini pertambangan condong dipersepsikan negatif lantaran akibat terhadap lingkungan hidup nan besar.

"Jangan sampai kedua ormas besar ini seakan-akan menjustifikasi tindakan pemerintah, gitu. Jadi kudu disikapi oleh Muhammadiyah dan NU dengan mengelola lingkungan dan kudu bertanggung jawab dengan lingkungan," ujarnya.

Pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan juga dikritisi para aktivis lingkungan. Mereka cemas akibat sosial dan lingkungan nan besar.

Berlanjut ke laman berikutnya...