Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono dikritik di dalam rapat kerja Komisi IV itu lantaran mengusulkan tambahan anggaran KKP pada 2025 hanya sekitar Rp 10,7 triliun.

"Saya membaca usulan anggaran nan disampaikan tidak disetujui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Keuangan. Ini salah satu paradigma salah mengenai pembangunan perikanan," kata personil DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Saadiah Uluputty dalam rapat kerja di Senayan, Selasa, 11 Juni 2024.

Saadiah mengatakan, pemerintah kerap menyampaikan pentingnya ekonomi maritim. Menurut dia, biaya nan diusulkan KKP sekitar Rp 10 triliun itu tidak cukup dengan wacana membangun ekonomi maritim tersebut. Dia membandingkan jumlah anggaran KKP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias PUPR.

Saadiah mengatakan, Kementerian PUPR sendiri mempunyai anggaran sebesar Rp 146,98 triliun. Kementerian Pertahanan Rp 135,4 triliun. Kepolisian RI mempunyai anggaran Rp 114 triliun. "Padahal potensi sumber daya alam kita nan ada di laut mendapatkan jatah anggaran nan sangat sedikit," tutur dia, di depan peserta rapat.

Menurut dia, anggaran nan diajukan KKP Rp 6,2 triliun dan diusulkan di atas Rp 10 triliun. "Kenapa tidak mengusulkan Rp 50 triliun saja, Pak?" ujar dia. Sa'dia menjelaskan, usulan anggaran nan dibacakan dalam rapat kerja ini, apalagi belum mencapai separuh dari anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri.

"Saya kritik keras (anggaran KKP) ini. Kita undang di sini Bappenas dan Menkeu, Pak Menteri. Kami sampaikan gimana paradigma mereka perihal pembangunan sektor perikanan," katanya. Saadiah mengatakan, jika Indonesia menginginkan digdaya dari laut, seluruh sumber daya dan paradigma kudu dikerahkan memajukan sumber daya di laut.

Iklan

"Kalau ini mau maju, mari kita care mengenai politikus well untuk anggaran ini," tutur dia, melanjutkan. Potes nan disampaikan agar ada penambahan anggaran KKP agar setara dengan kementerian lain, itu merupakan sikapnya mewakili daerahnya, Maluku, dengan potensi perikanan cukup besar.

Dia menyatakan, PKS mendorong KKP untuk memperbaiki nilai tukar nelayan (NTN) pada wilayah-wilayah sentra perikanan nasional seperti di wilayah timur Indonesia. Hal ini, kata dia, mendorong pemerintah agar sektor perikanan berfaedah bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami nan punya potensi perikanan besar justru menjadi wilayah dengan penyumbang kemiskinan terbesar," kata dia. "Karena itu saya minta ada Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern, khususnya di WPP-718 (wilayah pengelolaan perikanan) Aru, Pak Menteri."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang