Utang Petani dan Nelayan Terdampak Krisis Moneter Akan Diputihkan, Segini Jumlahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang nan membebani enam juta petani dan nelayan sejak krisis moneter 1998. Hal ini diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, nan menyatakan bahwa Peraturan Presiden untuk pemutihan utang petani dan nelayan tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan bakal segera ditandatangani.

Hashim menjelaskan bahwa para petani dan nelayan nan terlilit utang sekarang kesulitan mengakses pinjaman bank, lantaran info mereka selalu ditolak di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun utang mereka telah lama dihapus dan dibekukan oleh bank, kewenangan penagihan dari pihak bank tetap ada, membikin mereka tidak mempunyai akses ke angsuran formal. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya beranjak ke rentenir alias pinjaman online.

Rencana ini disambut baik oleh para petani dan nelayan. Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyampaikan bahwa kegagalan pelunasan utang oleh petani tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh krisis moneter pada era Orde Baru. Henry menegaskan bahwa pemutihan utang menjadi langkah nan tepat lantaran utang-utang tersebut memang susah dilunasi akibat kondisi ekonomi saat itu.

Namun, Henry menambahkan bahwa perlu dipastikan apakah pemutihan ini bakal mencakup semua utang petani alias hanya nan timbul sekitar tahun 1998. Bagi petani nan mau mengusulkan pinjaman baru setelah pemutihan ini, dia mengusulkan agar diberikan semacam catatan unik untuk mencegah persepsi bahwa utang baru juga dapat dihapuskan seperti sebelumnya.

Sebelumnya, dalam kampanye, calon presiden Ganjar Pranowo juga menyampaikan pendapat serupa dengan mengusulkan penghapusan utang macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) nan totalnya mencapai Rp 600 miliar.

"Catat ini semua petani, nelayan, bakal dibebaskan jika selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu bakal dibebaskan, bakal diputihkan," kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis, 25 Januari 2024.

Mahfud mengatakan nilai angsuran macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan angsuran macet tersebut tidak bakal membebani finansial negara.

"Kami sudah menghitung jumlah angsuran petani dan nelayan nan sekarang macet jumlahnya Rp 688 miliar," ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah angsuran macet petani dan nelayan nilainya sangat mini jika dibandingkan dengan duit negara nan dikorupsi.

Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI), Ade Cahyo Nugroho, merespons positif rencana Presiden untuk memutihkan utang sekitar enam juta petani dan nelayan. Ade memandang langkah ini sebagai kesempatan perbankan untuk memperluas pedoman nasabah, terutama lantaran beberapa pengguna dengan riwayat angsuran bermasalah di masa lampau mungkin sekarang telah mengalami peningkatan kondisi finansial.

Ade mengungkapkan bahwa pengguna nan pernah mengalami kesulitan pembayaran biasanya masuk ke daftar hitam, nan menghalangi akses mereka ke jasa perbankan untuk selamanya. Rencana ini dianggap sebagai langkah Presiden untuk memberikan kesempatan baru bagi mereka.

Di kesempatan nan sama, SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), Thomas Wahyudi, juga menyambut baik rencana pemutihan utang petani nelayan tersebut. Thomas menilai bahwa kebijakan ini bakal mendukung keberlangsungan ekonomi bagi sebagian kalangan masyarakat dan membuka kesempatan bagi perbankan untuk menjangkau pasar baru.

MICHELLE GABRIELA | VEDRO IMANUEL G | HAMMAM IZZUDIN
Pilihan editor: Perpres Pemutihan Utang Petani dan Nelayan Segera Diterbitkan oleh Prabowo Ttarget Berapa Orang?