TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun. "Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.
Meskipun begitu, dia mengatakan bahwa nomor tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang nan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Sekali lagi, nomor itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak nan ruangnya itu diberikan diskresinya ke Pak Prabowo," ujarnya.
Namun, dia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, ialah sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024. Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total biaya Rp466 triliun nan dibutuhkan untuk proyek tersebut berasas perkiraan pemerintah.
Iklan
Mempertimbangkan perihal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya kudu mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta. Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu nan jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.
Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN bakal tetap bersambung lantaran Prabowo sudah berkomitmen untuk perihal tersebut. "Pak Prabowo sudah acapkali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN bakal berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal agar investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.