Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Kementerian Lewat Perppu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar norma tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menambah jumlah kementerian lewat publikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) setelah resmi dilantik pada Oktober mendatang.

Menurut Yusril, publikasi Perppu menjadi pengganti lain nan bisa digunakan Prabowo sebagai landasan norma menambah jumlah kementerian, selain revisi undang-undang.

"Dapat saja ditambah, tetapi dengan amandemen UU Kementerian Negara. Bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR sekarang. Bisa juga setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan Perppu," kata Yusril saat dihubungi, Rabu (8/5).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu turut mengusulkan agar nomenklatur Kemendikbud dikembalikan seperti semula menjadi Kemendiknas. Menurut dia, nomenklatur Kemendikbudristek saat ini membikin lembaga itu gendut dan rumit.

"Kemendiknas sekarang bagusnya dikembalikan seperti semula. Terlalu gendut dan rumit," katanya.

Dia menjelaskan langkah Presiden Jokowi memperluas Kemendikbud lantaran mau menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai kementerian. Walhasil, Kemenristek dilebur ke Kemendikbud. Padahal menurut Yusril, sebagai negara berkembang, keberadaan kementerian riset sangat dibutuhkan.

"Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada dua perihal itu: penemuan (penemuan baru) dan teknologi nan ditingkatkan untuk mengerjakan alias mengolah segala sesuatu menjadi lebih efektif dengan hasil maksimal," katanya.

"Kementerian ini kudu dipimpin orang super-cerdas seperti BJ Habibie dulu nan bisa menghadirkan masa depan ke masa kini," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya dikabarkan bakal menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak membantah perihal itu. Namun, dia mengatakan komposisi kabinet saat ini tetap dibicarakan dengan beragam pihak.

"Itu nanti, ya. Masih dibahas, tetap digodok dulu. Tunggu saja ya," katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]