Zulhas Desak IEU-CEPA Segera Rampung: Akan Sulit di Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas mendesak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) nan telah dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Dia menegaskan perjanjian itu kudu selesai pada September 2024 ini.

“Enggak ultimatum, kita kasih tahu lantaran jika pemerintah baru kelak bakal lebih susah lagi saya kira. Pak Prabowo (Subianto) kan tahu sendiri, jika Pak Prabowo kan mau agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Biodiesel 50 alias B50 merupakan program meningkatkan persentase minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen. Menjanjikan program itu, presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Pasalnya, pasokan solar bakal digenjot dari kelapa sawit namalain biodiesel. “Jadi soal CPO enggak krusial lagi,” kata Zulhas.

Dalam perundingan IEU-CEPA, Zulhas mengatakan Indonesia telah banyak memenuhi permintaan Uni Eropa. Namun, kata dia, permintaan itu terus bertambah di setiap perundingan. Hal ini membikin perundingan menjadi alot. “Kita mau IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga,” katanya. “Ya (selesai pekan ini), tapi jika memang kita mau sananya enggak mau kan ya enggak bisa,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa perihal mengenai policy nan tetap belum selesai, dalam makna kita tetap mencari betul-betul titik tengah dari rumor tersebut,” ucap Djatmiko dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Iklan

Ada beberapa rumor nan tetap menghalang kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, rumor antara lain kemauan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Soal deforestasi, Djatmiko berambisi perihal itu jadi salah satu komitmen nan diambil Uni Eropa. Hingga hari ini, dia mengakui belum mendapatkan komitmen itu. Namun dia mengakui rumor ini memang tidak mudah. Dia mengatakan, pemerintah bakal terus mengalibrasi rumor itu.

Untuk menyelesaikan halangan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar nan bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu ialah dengan mengesampingkan isu-isu nan tetap alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu tetap elastis untuk mengalami perubahan.

Pilihan editor: Thomas Djiwandono Sebut Prabowo Lanjutkan IKN, Siapkan Anggaran Rp 15 Triliun