Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas meminta agar pengusaha pangan segera memenuhi standar sertifikasi halal. "Oktober, enggak boleh tawar lagi," kata dia usai meninjau pemotongan ayam di area Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Ia tetap bakal melanjutkan patokan tersebut meski ada keluhan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Mereka cemas patokan itu bakal mempersulit upaya mini dan menengah alias UMKM.

"Ya harus, kok, wajib. Gimana? Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi juga enggak siap. Ya harus," kata Zulhas.

Zulhas menyebut upaya penerapan patokan tersebut perlu untuk meningkatkan hak-hak perlindungan konsumen. "Ya kudu dilatih. Ini kan menyangkut seluruh konsumen di Indonesia. Kan kita mau lebih baik," ujar dia.

Ia bercerita jika dulu masyarakat tetap bisa mengonsumsi ayam nan sakit meski itu tidak sehat. Pemotongan daging kurban juga tetap bisa dipotong di rumah. Namun, seiring perkembangan era patokan itu sudah berubah. 

Iklan

Mulai dari ekonomi, pendidikan, termasuk makanan. Di mana masyarakat sudah antusias untuk menerapkan pola hidup sehat dengan makanan nan higenis dan halal. "Sekarang berkembang terus, masak kita enggak mau berubah," ucapnya

Sebelumnya, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan tidak semua UMKM bisa mempunyai sertifikat legal hingga 17 Oktober 2024. Ia mengungkap, saat ini, produk nan bisa disertifikasi hanya 200 produk per tahun. Sementara satu UMKM bisa mencapai 5 produk. 

"Jadi harusnya, penerapannya, saya berambisi ditunda alias pendekatannya berubah, nan haram nan wajib pakai sertifikat,” ujar Hanung ketika ditemui kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Februari 2024.

Pilihan Editor: Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya