1.872 Polisi Kawal Demo Buruh Tolak Tapera di Patung Kuda

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 1.872 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo buruh menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Ribuan personel nan dikerahkan juga termasuk untuk mengamankan demo nan digelar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Dalam rangka pengamanan tindakan unjuk rasa dari beberapa komponen di Patung Kuda dan Kemenkeu kami melibatkan 1.872 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Sementara untuk rekayasa lampau lintas di letak demo, kata Susatyo, tetap berkarakter situasional. Artinya berjuntai pada situasi dan kondisi di lapangan.

"Jika eskalasi meningkatkan bakal kita tutup jalan Merdeka Barat, arus lampau lintas bakal kita alihkan. Maka kami imbau untuk masyarakat nan bakal melintas di Jalan Merdeka Barat agar mencari jalan pengganti lainnya dikarenakan bakal ada tindakan penyampaian pendapat di Patung Kuda," ucap dia.

Susatyo turut mengimbau kepada para peserta demo untuk melakukan tindakan unjuk rasa secara tertib dan memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.

"Sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat kewenangan setiap penduduk negara, tentunya kudu memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga patokan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum minta di patuhi," tuturnya.

Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau kepada para personel pengamanan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.

"Tidak ada nan membawa senjata api. Layani kerabat kita nan bakal menyampaikan pendapatnya dengan tulus, tulus dan humanis," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa berdatangan sejak pukul 12.30 WIB. Mereka bersama-sama melangkah dari arah gedung Bank Indonesia (BI).

Mereka kebanyakan mengenakan kaos berwarna merah dengan celana hitam. Mereka juga membawa atribut seperti bendera dan banner nan berisi penolakan Tapera.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah turunannya.

Kemudian, menuntut Jokowi agar membuka ruang perbincangan nan demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggara pembangunan perumahan untuk rakyat.

Lalu menuntut pemerintah membangun perumahan rakyat secara kayak, ekonomis/terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, nan terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern.

Selain itu, juga menuntut Presiden Jokowi agar mencabut Undang-undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 lantaran menjadi sumber utama penderitaan rakyat dan kaum pekerja sehingga berakibat tidak mempunyai kepastian kerja, bayaran murah, pesangon berkurang, dan pada akhirnya kesulitan mempunyai rumah.

"Sejahterakan rakyat, berlakukan bayaran layak nasional dan agunan kepastian kerja bagi kaum buruh," demikian tuntutan para buruh.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]