4 Strategi Maruarar Bangun 3 Juta Rumah per Tahun: Pakai Tanah Sitaan sampai Sumbang Lahan 2,5 Hektare

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, nan terdiri atas 1 juta dibangun di perkotaan berupa apartemen dan 2 juta di pedesaan. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan rumah pada 2025 sebesar Rp 5,07 triliun, nan menurutnya tergolong mini untuk mewujudkan sasaran 3 juta rumah apalagi tetap dikurangi untuk biaya pembangunan di IKN.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berfaedah paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam aktivitas Diskusi Program Tiga Juta Rumah nan diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. 

Maruarar menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dari Presiden Prabowo, ialah merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Berikut langkah Maruarar SIrait:

Menggunakan Tanah Sitaan

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membikin tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga nilai jual menjadi lebih murah.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah alias cuma-cuma ke rakyat, kemudian dia punya material gedung untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa betul-betul kasih nilai murah buat rakyat, lantaran komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," kata dia, Selasa.

Ia bakal menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan nan bakal digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

Lebih lanjut, dia mengatakan, selain membikin nilai kediaman menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membikin adanya efisiensi anggaran dan optimasi aset negara.

Sebelumnya, dirinya meminta lahan seluas 1.000 hektare di Banten nan disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

Pemerintah juga bakal memanfaatkan lahan milik negara, termasuk nan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Konsep saya gimana sesuai efisiensi adalah gimana nan sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lampau saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Bahan Baku Beli ke Pabrik

Iklan

Dengan anggaran nan ada, Maruarar Sirait mengambil langkah efisiensi di Direktorat Jenderal Kementerian PKP, termasuk membentuk Ditjen unik untuk perumahan desa dan perkotaan.

"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.

Selain itu, Maruarar berencana membeli bahan baku seperti semen dengan nilai lebih terjangkau, ialah melalui pembelian dalam jumlah besar agar memperoleh potongan nilai besar.

"Setuju nggak jika saya langsung deal dengan pabrik-pabrik agar harganya turun, agar kita bisa efisien, agar nilai rumah juga bisa turun," katanya.

Sumbang 2,5 Hektare Tanah

Maruarar Sirait berencana menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari usahanya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah nan digagas oleh Prabowo.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan nan membangun pengusaha nan lain dan isinya, " ujarnya dalam aktivitas Diskusi Program Tiga Juta Rumah nan diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia membujuk para pengusaha nasional untuk berperan-serta dalam pembangunan rumah di atas lahan nan dia donasikan. Melalui skema ini, dia menargetkan agar dalam 8 bulan ke depan, Kementerian PKP dapat menyerahkan rumah secara cuma-cuma kepada masyarakat di sekitar Tangerang nan membutuhkan.

Buat Hunian Inklusif

Maruarar juga berencana untuk menciptakan kediaman nan berkarakter inklusif, di mana dalam satu area perumahan bakal terdapat campuran antara masyarakat umum, PNS, guru, serta personil TNI dan Polri berpenghasilan rendah.

Ia mengatakan bahwa skema ini merupakan bagian dari rencana efisiensi dalam mewujudkan program tersebut. "Jadi terbangun ekosistem nan baik, ada beragam macam suku dan kepercayaan nan ada di situ, jadi tidak eksklusif," ujarnya.

SUKMA KANTHI NURANI  | M. RIZKI YUSRIAL | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA