TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan pemerintah membentuk satuan tugas antarkementerian untuk menangani rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) nan sedang marak. Menurut info terbaru pemerintah, nomor pekerja nan mengalami PHK sejak awal tahun ini telah melampaui 63 ribu orang.
Yassierli mengatakan beberapa kementerian bakal bekerja sama untuk mengeksekusi banyak strategi dalam menangani masalah PHK. Menurut keterangannya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengangkat rumor ini ke kementerian koordinator.
“Kami sudah angkat rumor PHK itu ke kemenko untuk sama-sama kelak dibentuk Satgas. Ini baru usulan, ya,” ujar Yassierli saat ditemui wartawan usai aktivitas Social Security Summit 2024 nan digelar di Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2024.
Sebelumnya saat membuka Social Security Summit 2024, dia menyampaikan bahwa masalah kehilangan pekerjaan merupakan akibat dari kondisi ekonomi, geopolitik, ataupun bisa juga dari daya saing usaha.
Menteri itu berbicara kudu ada sebuah strategi sebagai corak intervensi ke industri, baik dalam corak izin maupun insentif dari pemerintah. Ia menyarankan agar rumor kehilangan pekerjaan dimitigasi sejak awal dengan strategi nan paling cost effective atau irit biaya.
Menyikapi rumor tersebut, dia mengumumkan bahwa kementerian nan dikepalainya bakal meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas dalam skala nasional pada 2025. “Kami dari Kemnaker pada tahun 2025 bakal menggulirkan aktivitas peningkatan produktivitas nasional, insyaallah,” kata Yassierli dalam pemaparannya.
Menurut Yassierli, aktivitas tersebut bakal menjadi respons dari salah satu penyebab tingginya nomor PHK, ialah daya saing industri alias produktivitas nan rendah.
Kemnaker mencatat, sebanyak 63.947 tenaga kerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Angka ini meningkat sekitar 20 persen dari info terakhir per 1 Oktober 2024.
Melansir dari laman resmi Data Satu Kemnaker, sebanyak lebih dari 63 ribu tenaga kerja nan di-PHK tersebut berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta menyumbang jumlah PHK terbanyak dengan total 14.501 tenaga kerja alias sekitar 22,68 persen.
“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta ialah sekitar 22,68 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK nan dilaporkan,” demikian keterangan resmi pada laman Satu Data Kemnaker, dikutip pada Ahad, 17 November 2024.
Sebelumnya, Kemnaker mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena PHK per 1 Oktober 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar nomor PHK tahun ini, dengan total 24.013 tenaga kerja.
“Ada 3 sektor penyumbang PHK tertinggi, ialah sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Indah menjelaskan, ada beberapa aspek nan menyebabkan tingginya nomor PHK tahun ini. Salah satunya adalah menurunnya ekspor serta tingginya impor dalam negeri.
Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.