5 Tanggapan Pengamat Soal Kabinet Merah Putih yang Jumbo

TEMPO.CO, Jakarta - Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dimulai dengan Kabinet Merah Putih.

Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara, Prabowo dibantu oleh kabinet pemerintahan nan gemuk, di mana terdapat 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri. Hal ini menuai tanggapan dari beragam pihak, termasuk para pengamat. 

1. Tantangan Kementerian Baru
Presiden Prabowo Subianto telah melantik jejeran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih nan bakal membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, 21 Oktober 2024. Dari 48 menteri nan bakal bekerja lima tahun ke depan, ada 14 kementerian baru nan dibentuk Prabowo.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, butuh waktu enam bulan hingga satu tahun untuk kementerian nan baru dibentuk agar bisa bekerja secara efektif. Ia menyebut, ada beberapa perihal dasar nan perlu dipersiapkan, seperti alokasi anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja. 

"Perkiraan saya sampai bisa sungguh-sungguh bekerja itu bisa-bisa satu tahun alias apalagi lebih," kata Yanuar kepada Tempo, melalui pesan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Yanuar mengatakan, selain penyusunan anggaran dan struktur organisasi, kementerian nan baru dibentuk juga mempunyai tantangan dari segi pengisian sumber daya manusia. Sebab, kata dia, lembaga setingkat kementerian memerlukan pejabat seperti Direktur Jenderal hingga pejabat eselon II dalam jumlah besar. "Tantangannya lantaran penanganan sumber daya manusia ini tidak mudah, seperti mutasi dan tempat bekerja," katanya.

Adapun kementerian baru nan baru dibentuk oleh Presiden Prabowo merupakan pecahan dari kementerian nan sudah ada sebelumnya. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nan dipecah menjadi tiga kementerian. Kemudian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nan dipecah menjadi dua. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dipisah, menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Kabinet Gemuk Tidak Efisien
Dalam kesempatan nan sama, Yanuar Nugroho juga melontarkan kritik terhadap kabinet gendut nan dibentuk Prabowo. Ia mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru itu berpotensi menghalang efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, bakal ada kementerian menangani bagian nan saling beririsan.

"Satu urusan nan mestinya bisa ditangani satu kementerian, sekarang bakal butuh waktu dan sumber daya lebih banyak lantaran mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian, menurutnya bakal menyedot anggaran nan cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, bakal ada penambahan pegawai hingga staf unik di tiap kementerian baru.

3. Beban Berat APBN Biayai Pemerintah Pusat
Sementara itu, lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios memperkirakan kabinet baru bisa menghabiskan biaya hingga Rp 777 miliar per tahunnya.

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih nan baru dilantik berpotret berbareng usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A 

Iklan

“Semakin banyaknya wakil menteri nan diangkat berfaedah bakal meningkatkan shopping negara, termasuk penghasilan para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, akomodasi kantor, hingga pembayaran penghasilan pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan nan diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan penghasilan dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, penghasilan dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berdasarkan info Celios, dengan dugaan penghasilan dan tunjangan nan serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi mempunyai komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran nan berpotensi memperberat APBN,” tulis laporan tersebut.

4. Tim Ekonomi nan Realistis
Dari sisi tim ekonomi di kabinet Prabowo, Dosen Universitas Paramadina Septa Dinata menilai keputusan untuk kembali menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dengan dibantu oleh tiga wakil menteri adalah sikap nan realistis. 

“Kondisi ekonomi nan sekarang condong kurang stabil, ditambah dengan beban finansial nan semakin besar, kembang utang nan semakin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan nan paling realistis itu, ya Sri Mulyani kudu diangkat lagi,” ujar Septa Dinata, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024 dikutip dari Antaranews.

Ia mengatakan bahwa pengangkatan Sri Mulyani merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalamannya sebagai Menteri Keuangan selama dua periode kepresidenan sebelumnya membikin Sri Mulyani dapat meneruskan pekerjaan nan belum terselesaikan.

Meskipun begitu, Septa menyatakan bahwa Prabowo memandang perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.“Nah caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu (wakil menteri keuangan) ini. Sebetulnya tiga nama (wamenkeu) ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

5. Meneruskan Rezim Hutang Jokowi
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Hendri Satrio, menyebut keputusan Prabowo memanggil banyak menteri ekonomi di era Jokowi untuk mengisi sejumlah pos di kabinetnya, memberi sinyal bakal ada kesamaan pola kebijakan ekonomi nan dilakukan kabinet Prabowo. Salah satunya soal kebijakan soal hutang.

“Kalau dengan komposisi kabinet seperti nan kemarin kita lihat, maka (Prabowo) bakal meneruskan cara-cara rezim hutangnya pak Jokowi,” kata Hendri dalam obrolan publik berjudul Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menilai, tim ekonomi nan disiapkan Prabowo dalam Kabinet Merah Putih kelak tidak bakal jauh berbeda dengan tim nan dimiliki kabinet Jokowi. Hal ini terbukti dari banyaknya wajah-wajah lama nan dipanggil Prabowo ke kediamannya menjelang pelantikan kabinet. Hendri menambahkan, kabinet Prabowo dengan corak Jokowi ini, kemungkinan bakal terus bertindak hingga Prabowo merasa nyaman menjalankan roda pemerintahannya sendiri. 

NI MADE SUKMASARI | NANDITO PUTRA | VEDRO IMANUEL G
Pilihan editor: Ajudan Prabowo Diangkat Jadi Sekretaris Kabinet