2 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta info Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.
Dari jumlah tersebut, 25 info sampel teratas nan mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo alias Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Selain NPWP, info lain nan ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan info lainnya.
Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, kejadian kebocoran info ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan info pribadi.
“Data nan diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan info pribadi lainnya sebanyak 6 juta info perpajakan, termasuk di dalamnya adalah info perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah info sensitif nan semestinya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.
Aulia nan juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran info besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan info milik beberapa lembaga Pemerintah pada 2022.
Iklan
“Kebocoran dan penjualan info pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber nan lebih komprehensif,” kata dia.
Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan prasarana keamanan siber, khususnya dalam melindungi info pribadi penduduk negara.
“Kebijakan dan izin seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) nan bakal bertindak kudu diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, kudu bekerja sama untuk mencegah kejadian seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.
Pilihan Editor: 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani
English (US) · 
Indonesian (ID) ·