Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto tidak perlu membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur. Menurut dia, pembentukan Kemenko baru ini justru bakal menambah panjang birokrasi dan rantai koordinasi.

“Lebih  baik pemerintah tetap mempertahankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nan sudah ada,” kata Nirwono kepada Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.

Ia menilai keahlian Kementerian PUPR terbilang cukup bagus. Kementerian tersebut, menurut Nirwono, hanya perlu tambahan support pembiayaan dan kewenangan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. “Selain itu, agar bisa langsung tancap gas dengan tugas nan diinstruksikan presiden,” ujarnya.

Kalaupun Prabowo hendak membentuk Kementerian Infrastruktur, Nirwono mengatakan, lebih baik pemerintah baru meningkatkan kapabilitas Kementerian PUPR nan bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal nan sudah ada, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga, bisa diperluas ke bagian pelabuhan, bandara, maupun stasiun kereta api.

“Ada juga tugas tambahan untuk revitalisasi sekolah dan peningkatan kelas rumah sakit umum daerah,” kata Nirwono.

Sebelumnya, ahli ekonomi sekaligus pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mengatakan pembentukan Kemenko Infrastruktur bukan perihal mendesak. “Koordinasi lintas sektor bisa saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad ketika dihubungi.

Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih perlu mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola nan lebih efisien tanpa kudu membentuk Lembaga baru,” ujarnya.

Iklan

Prabowo Subianto memang dikabarkan bakal membentuk sejumlah kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, sejumlah narasumber nan mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, mengatakan Prabowo mungkin bakal mempunyai 44 menteri di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.

Adapun salah satu Kemenko nan bakal dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo bakal memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah direspons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia tidak menganggap perubahan struktur kementerian ini sebagai persoalan. “Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Namun, dia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran nan diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. nan tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.

Pilihan Editor: Alasan Jokowi Target Investasi IKN Baru Tercapai Setengah: Karena Diseleksi