6 Poin Mubes Alim Ulama: Pelanggaran Berat PBNU hingga Penyelamatan NU

Surabaya, CNN Indonesia --

Perwakilan para ustadz berkumpul dalam Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Minggu (18/8). Mereka membahas persoalan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga pengamanan NU.

Sebanyak 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan 18 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia menyampaikan kegelisahan dan keresahan tentang PBNU.

"Ada 200 PCNU, 18 PWNU nan sudah menyampaikan kegelisahan dan keresahan kepada peserta Mubes terhadap kebijakan dan statement PBNU," kata Juru Bicara Mubes Alim Ulama KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (19/8).

Gus Salam mengatakan keresahan nan diadukan PCNU dan PWNU itu antara lain soal kegaduhan dan pernyataan PBNU nan dianggap sudah mengadu domba di antara penduduk NU.

"Mereka menyatakan keresahan dan kegelisahan, dan kemudian banyak menanyakan apa nan kudu diambil dengan kegaduhan nan terus menerus dibuat oleh PBNU dan mengadu domba antar penduduk NU," ucapnya.

Selain itu, ada pula kegelisahan lainnya, mulai dari protes tentang kader NU nan berjumpa Presiden Israel, kemudian Pansus Haji nan dianggap masalah pribadi oleh PBNU, politisasi PBNU saat Pilpres 2024, dan terkahir adalah intervensi PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa.

"Poin-poin nan menjadi kegelisahan adalah, pro zionis, kader NU berjumpa dengan Presiden Israel di tengah genosida; privasi Pansus Haji; politisasi PBNU sejak sebelum, menjelang dan setelah pilpres; intervensi kepada parpol [PKB] nan menyalahi konstitusi negara," ucapnya.

Aduan ratusan PCNU dan PWNU itu sudah dibahas dalam Mubes Alim Ulama. Untuk meresponsnya, muncullah keputusan nan dinamakan 'Amanah Bangkalan'.

"PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam berorganisasi," bunyi poin pertama Amanah Bangkalan.

Poin kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politisasi lembaga NU dan menjadikan NU sebagai perangkat politik merebut kekuasaan nan menabrak patokan organisasi dan Khittah 1926.

Menyikapi perihal tersebut, pada poin ketiga dan keempat para berilmu ustadz bermufakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU, dengan nama-nama antara lain: KH Abdussalam Shohib, KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Muhaimin, KH Rosikh Roghibi, KH Sholahuddin Azmi, KH Fahmi, KH Wahono, KH Dimyati, KH Nasirul Mahasin, KH Haidar Muhaimin, dan KH Aguk Irawan.

"Tugas utama Presidium melakukan koordinasi, konsolidasi & mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU," bunyi poin kelima.

Selanjutnya pada poin keenam, Mubes bermufakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama (NU) untuk mencari solusi sigap dan tepat beragam persoalan nan ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama kerabat (ukhuwah nahdliyyah). Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut.

"Presidium berkuasa melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya Penyelamatan NU," tegas para ustad pada poin ketujuh.

Sebagai penutup, para berilmu ustadz menyepakati Sekretariat Presidium ditetapkan di ndalem Kasepuhan PP Denanyar Jombang, Jawa Timur.

(frd/pmg)

[Gambas:Video CNN]