61.750 KK di Surabaya Terancam Diblokir, 1 Rumah Diisi 50 Keluarga

Surabaya, CNN Indonesia --

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bakal memblokir 61.750 kartu family (KK) di Surabaya, nan diduga melanggar manajemen kependudukan.

Pelanggaran manajemen kependudukan nan dimaksud ialah, Pemkot Surabaya melarang satu alamat alias satu rumah dihuni oleh tiga KK lebih sekaligus. Aturan tersebut bertindak sejak 31 Mei 2024, berasas Surat Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya No 400.12 /10518/436.7.11/2024.

"Data di kami, nan saat ini sedang diproses, ada 61.750 KK [terancam diblokir]," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto kepada awakmedia, Selasa (11/6).

Aturan itu kata Eddy, berangkat dari temuan dalam database manajemen kependudukan nan memuat satu alamat diisi oleh empat alias apalagi puluhan KK sekaligus.

Lalu saat petugas melakukan verifikasi lapangan, rupanya kondisi serta luas gedung rumah tersebut, tidak layak dihuni oleh banyak family sekaligus.

Selain itu, kasus lainnya, banyak juga temuan si pemilik KK rupanya sudah tidak lagi tinggal pada alamat alias rumah nan dimaksud. Mereka diduga hanya menumpang alamat dengan tujuan tertentu.

Namun, sebelum pemblokiran itu dilakukan, Eddy mengatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi dan verifikasi ulang kepada 61.750 KK itu hingga pemisah waktu 1 Agustus 2024. Jumlahnya diprediksi bakal berkurang.

"Sekarang kami tetap melakukan pengecekan ulang lagi pada datanya, kemungkinan berkurang dari jumlah nan ada itu," ucapnya.

Temuan satu rumah diisi 50 KK

Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kebijakan ini diambilnya setelah dia menemukan ada satu alamat rumah diisi oleh 50 KK. Setelah dicek, rupanya pemilik KK itu telah pindah ke kelurahan lain, kecamatan lain alias apalagi sudah tidak tinggal lagi di Kota Pahlawan.

"Kalau sekarang satu rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot nan bayarin. Nah, orang original Surabaya nan tinggal di Surabaya nasibnya gimana?" kata Eri dalam keterangannya.

Ada juga, kata Eri, temuan satu rumah nan luasannya tidak sesuai dengan standar rumah sehat, tapi justru dihuni oleh empat KK alias lebih.

"[Rumah] jenis 45, itu paling kecil. Kalau sekarang [ada temuan rumah berukuran] 3 x 4 meter, itu rumah alias bukan? Itu pertanyaannya. Berarti kan [seperti] kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada nan sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia," ucapnya.

Karena itu, menurut Eri, Pemkot Surabaya perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan manajemen kependudukan ini. Ia pun menerapkan kebijakan satu rumah alias satu persil tanah hanya boleh dihuni maksimal tiga KK.

Menurutnya, kebijakan ini juga dapat digunakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mendukung program kesejahteraan masyarakat.

"Pemkot mengambil kebijakan satu persil itu adalah tiga KK, sembari kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan tiga KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah," ujarnya.

Hal ini dilakukan untuk memastikan intervensi alias support sosial nan diberikan pemkot tepat sasaran, dan merata kepada family nan betul-betul membutuhkan.

Eri juga menegaskan, pemkot memprioritaskan support sosial untuk penduduk original Surabaya nan tinggal di Kota Pahlawan. Di samping itu, Politikus PDIP ini juga melarang penduduk memecah KK dalam satu rumah hanya lantaran bermaksud mau mendapatkan support sosial.

"Misalkan saya nan nikah, saya ikut rumah orang tua. Setelah itu saya pecah KK. Lho jika pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, pemkot mengontrol untuk pemberian support itu gimana," kata dia.

Menurut dia, jika pecah KK bermaksud untuk mendapatkan bantuan, maka perihal itu bakal membikin pendataan menjadi tidak jeli dan membikin penyaluran support tidak tepat sasaran.

Maka itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak bakal memberikan intervensi support kepada penduduk nan mempunyai KK bermasalah.

Ia memastikan bahwa pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu penduduk Surabaya nan betul-betul membutuhkan.

"Jadi jika masuk [pindah KK] Surabaya jangan sembarangan, iba wargaku nan original Surabaya, nan belum tak bantu ketabrak sama nan baru-baru masuk," katanya.

(frd/pmg)

[Gambas:Video CNN]