TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait namalain Ara kembali meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN bertransformasi menjadi bank perumahan. Pasalnya, menurut Ara, BTN memegang peran krusial dan strategis di bagian perumahan.
“Saya minta ke depan BTN bisa lebih konsentrasi untuk sektor perumahan,” kata Ara, Selasa, 26 November 2024, dikutip dari keterangan resmi. Ia berujar, BTN bisa membangun kerja sama dengan developer hingga pengusaha material.
Ara juga mengatakan transformasi BTN menjadi Bank Perumahan bakal membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Terlebih, BTN mempunyai beragam pengalaman dan jaringan mitra kerja.
“Tentunya, transformasi tersebut sangat krusial dan menjadi kesempatan besar BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lain di Indonesia,” ujar Ara.
Lebih lanjut, Ara berambisi transformasi BTN menjadi Bank Perumahan bakal membikin cost of fund BTN bisa lebih efisien. Namun, perubahan ini juga mesti diiringi sasaran besar penyaluran angsuran perumahan rakyat (KPR) komersial maupun subsidi.
Sebelumnya, Ara memang pernah menyarankan agar BTN untuk berganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR). Ia mengatakan pergantian nama ini untuk bisa menunjukkan jati diri nan sesungguhnya dari Bank BTN
“Saya minta pikirkan (namanya) menjadi Bank Perumahan Rakyat,” kata Ara, Jumat, 9 November 2024 di Jakarta Pusat.
Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, sudah sejak lama konsentrasi bank nan dipimpinnya itu berfokus pada pembiayaan perumahan dan properti. BTN sudah melayani KPR sejak 1976.
“KPR pertamanya adalah di Kota Semarang, dan sejak itulah BTN konsentrasi di perumahan,” ucap Nixon.
Nixon berujar, hingga sekarang BTN sudah melakukan janji untuk sekitar 5,5 juta KPR. Mulai dari pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, pembiayaan KPR konvensional, maupun pembiayaan KPR syariah.
Nixon pun menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perihal itu krusial lantaran tetap ada backlog alias kekurangan rumah sebanyak 9,9 juta. Selain itu, tetap ada lebih dari 50 persen masyarakat miskin nan tinggal di rumah tidak layak huni.
Vedro Immanuel berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
Pilihan Editor: BTN Klaim Hapus Tagih Tidak Ganggu Keuangan, Rata-rata Pendapatan Recovery 27 Persen per Tahun