Ada Pemda Manipulasi Data Demi Insentif, Menko Airlangga: Harus Dikasih Sanksi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons rumor pemerintah wilayah memanipulasi info Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurut Airlangga, pemda nan melakukan perihal itu kudu dijatuhi sanksi.

“Yang nakal-nakal kudu dikasih sanksi,” kata Airlangga saat ditemui di instansi Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ketika ditanya pemda mana nan menjadi pelaku manipulasi data, dia menolak untuk memberi tahu. “Bocorannya nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, dugaan manipulasi info inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala wilayah mempunyai modus tersendiri untuk mengakali nomor inflasi. Menurut Tito, kepala wilayah menyambangi instansi BPS untuk meminta agar info inflasi dipalsukan. Cara lain nan dilakukan pemda, kata Tito, adalah membikin pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga info nan terkumpul bukan info riil.

Hal ini imbas dari ketentuan bahwa wilayah nan bisa menjaga inflasi berkesempatan menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, wilayah nan kandas mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Pemerintah telah memberi insentif fiskal bagi daerah-daerah nan sukses mengendalikan inflasi sejak 2023. Tahun lalu, para kepala wilayah nan dinilai bisa mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar total Rp1 triliun, menurut keterangan tertulis Kementerian Keuangan.

Sedangkan, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi insentif fiskal untuk penghargaan keahlian tahun melangkah kategori pengendalian inflasi wilayah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar.

Melalui insentif tersebut, pemerintah berambisi pemda bisa secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.

“Memang kita kan memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food (komoditi pangan nan bergejolak). Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus lantaran nilai pangan naik,” kata Airlangga.

Iklan

Sri Mulyani pun mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Tito soal perihal ini. “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai aktivitas 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan info kalkulasi inflasi oleh BPS sesuai dengan norma statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS merujuk pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka nan dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konvensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip oleh Antara.

Sementara itu, mengenai tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi nomor inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berbicara dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar nomor inflasi tetap jeli dan kredibel. “Untuk reward, kudu betul-betul berasal dari achievement lantaran memang tingkat nilai stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda nan terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut