Ada Usulan Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Istana: Sangat Memalukan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis melalui biaya Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), karena masyarakat Indonesia mempunyai sifat gotong royong.

"Saya sih memandang ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2025.

Selain nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan Program MBG melalui amal juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

Menanggapi usulan itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengatakan, bisa saja penggunaan biaya ZIS untuk Program Makan Bergizi Gratis bagi delapan golongan orang nan berkuasa atas amal alias disebut mustahik, termasuk fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya kelak kepada fakir miskin, ya kita bakal lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," kata Ketua Baznas Noor Achmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Noor memaparkan delapan golongan alias asnaf nan berkuasa menerima amal adalah fakir, miskin, hamba sahaya, gharim (orang nan terlilit utang), mualaf, fisabilillah, ibnu sabil (orang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (pengurus zakat).

Menurut dia, jika Baznas dilibatkan maka lembaga itu bakal melakukan verifikasi terhadap pihak nan menerimanya.

"Jadi, jika semuanya adalah fakir miskin, itu adalah asnaf nan memang mustahik nan perlu dibantu oleh Baznas," ujarnya.

Noor menyatakan selama ini Baznas selalu membuka pintu kepada siapapun nan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari, tanpa menunggu adanya Program Makan Bergizi Gratis.

"Selalu kami sampaikan, siapa saja nan tidak bisa makan, datang ke Baznas, di mana saja, pasti ada," tutur Noor Achmad.

Baznas RI sukses mengumpulkan amal Rp1 triliun (tidak termasuk biaya titipan) pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya nan mencapai Rp882 miliar.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian nan luar biasa. Meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari keahlian menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran amal nan berfaedah bagi penerima amal alias mustahik," ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, dalam keterangannya di Jakarta, 1 November 2024.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan biaya amal masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan amal dan apalagi memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Ketika ditanya pandangannya mengenai penggunaan biaya amal untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa biaya amal mempunyai peruntukan nan berbeda.

"Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya amal kan bukan untuk itu," katanya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran unik untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun nan ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah beriktikad baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun," katanya.

Putranto menekankan dengan adanya alokasi anggaran nan besar dari pemerintah, tidak semestinya biaya amal dialokasikan untuk Program MBG.

"Jadi, nggak ada nan ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," katanya.

Sebelumnya usulan mengenai pemanfaatan biaya amal untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa.