Agus Gumiwang Beberkan Dampak Turunnya Anggaran Kemenperin Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta -Anggaran Kementerian Perindustrian tahun depan mengalami penurunan sekitar 34 persen dibandingkan tahun ini. Pagu anggaran Kemenperin pada 2024 adalah Rp 3,83 triliun, sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp 2,51 triliun. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penurunan anggaran ini bakal berkapak pada program kerja Kemenperin. Agus pun merinci, setidaknya bakal ada delapan program kerja Kemenperin nan bakal terdampak dari penurunan anggaran ini.

Program kerja nan bakal terdampak pertama kali menurutnya adalah pengembangan dan hilirisasi industri. “Tidak ada biaya nan bisa kami siapkan untuk program pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu, dan pengolahan hasil holtikultura tahun depan,” ujarnya dalam rapat kerja berbareng Komisi VII DPR, Selasa, 12 November 2024.

Agus mengatakan, rencana pendampingan teknis penerapan pemenuhan persyaratan standar industri hijau bagi 25 industri belum dapat dibiayai tahun depan. Program lain nan juga terkena imbas akibat penurunan pagu anggaran Kemenperin adalah akomodasi dan pembinaan industri halal. Agus mengatakan, tahun depan, Kemenperin hanya dapat membiayai 1.000 industri dari total sasaran 6.000 industri halal.

Selanjutnya, kata Agus, adalah program penumbuhan wirausaha baru alias WUB. “Tahun depan program WUB hanya dapat diberikan pada 1.365 upaya dari total kebutuhan 3.906 IKM,” kata dia.

Program kerja terdampak keempat ialah training vokasi sistem 3 in 1. Program ini, kata Agus, baru teralokasikan untuk 1.070 orang dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik alias Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa, sehingga sebanyak 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai. Lalu, untuk SMK baru teraolkasikan untuk 1.712 siswa, sebanyak 6.736 nan lain belum bisa dibiayai.

“Kemudian, program restrukturisasai permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untul 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan alias IKM,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, program fasilitasi sertifikasi TKDN untuk produk dalam negeri juga bakal terhambat. Dia menyebut, sertifikasi TKDN tahun depan hanya dapat diberikan untuk 875 dati total kebutuhan 3.375 sertifikat produk.

Yang terakhir, Agus menyebutkan, pendampingan pemenuhan dan kepatuhan area industri terhadap izin nan bertindak serta penyusunan izin turunan PP Perwilayahan Industri tidak bakal dapat dibiayai.