AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

TEMPO.CO, Denpasar - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono namalain AHY mengatakan perjalanan 10 tahun program Reforma Agraria terjadi beberapa akselerasi. Dia menyebut pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dan komplit alias PTSL mencapai 113,3 juta bagian tanah nan terdaftar per Mei 2024. 

Dia menyebut pada 2017 silam hanya 46 juta bagian tanah nan terdaftar. “Telah terjadi akselerasi,” kata AHY dalam pidatonya di Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024. 

Ketua Umum Partai Demokrat itu  menyebut dari 113,3 juta bagian tanah itu ada 91,7 bagian nan telah bersertifikat. Artinya capian PTSL menyundul nomor 94,4 persen dari sasaran 120 juta bagian tanah pada 2024. 

“Atau mencapai 89 persen jika dihadapkan pada total sasaran akhir 2025, ialah 126 juta bagian tanah,” kata AHY. 

Dalam 100 hari kerja, kata AHY, kementeriannya juga kami juga telah mendaftar 2,4 juta bagian tanah sejak tanggal 21 Februari 2024 silam. Oleh lantaran itu, dia mengaku optimis bakal mencapai sasaran pada 2025 mendatang. 

“Kami optimis atas kerja berbareng sinergi dan kerjasama kita semua sasaran PTSL tersebut dapat tercapai,” kata dia.

Program ini, menurut AHY telah berkontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi. Dari pajak penghasilan, bea perolehan kewenangan dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan nilai kewenangan tanggungan mencapai Rp 215,8 triliun. 

Iklan

 Reforma Agraria Disebut Kebijakan Afirmasi untuk Masyarakat Adat

Direktur Pemberdayaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, mengatakan reforma agraria merupakan kebijakan afirmasi untuk mendahulukan masyarakat dan golongan rentan. Dia menyebut pendapat itu berasal dari aktivitas Reforma Agraria Summit 2024 nan juga menjadi arena refleksi atas penyelenggaraan program reforma agraria nan telah terlaksana. 

“Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi nan mendahulukan golongan lemah, rentan, dan marginal. Terutama golongan miskin wanita dan masyarakat adat,” kata Budi saat berpidato dalam aktivitas Reforma Agraria Summit di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 15 Juni 2024. 

Dia menyebut Reforma Agraria Summit ini menawarkan pendapat dan skema ekonomi kerakyatan nan berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk memberi kepastian kewenangan milik, penguasaan tanah, pemanfaatan, hingga komoditas nilai dalam satu paket kebijakan. 

“Lebih integratif secara institusional, termasuk menjawab tantangan ekonomi global,” kata dia. 

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang