AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tanah Istana Negara dan Garuda di IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Kamis kemarin, di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aktivitas itu, AHY juga mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara. 

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal nan baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) nan ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai aktivitas peresmian seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Oktober 2024. 

Sertifikat Hak Pakai dengan pemegang kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini mempunyai luas 56,87 hektare alias 568.705 meter persegi. Sertifikat Tanah Elektronik nan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan nan pertama di Kawasan KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine nan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berbareng Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbareng sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju nan hadir. AHY berambisi Istana Negara bakal menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Kita harapkan bisa betul-betul menjadi sebuah simbol menuju Indonesia nan semakin maju di abad 21 ini. Kita berambisi juga bakal terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus beragam langkah strategis untuk membikin Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya. 

Jokowi Sahkan Istana Negara IKN, Serahkan Peresmian Kantor Presiden ke Prabowo

Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara alias IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi menyerahkan peresmian Istana Garuda alias Kantor Presiden di IKN kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena Istana Garuda tetap dalam proses finishing dan memungkinkan tetap menyantap waktu satu bulan ke depan. Maka pada hari ini, saya bakal meresmikan Istana Negara terlebih dahulu,” kata Jokowi di IKN, melalui tayangan langsung video Sekretariat Presiden.

Iklan

Dalam aktivitas ini datang anak buah Prabowo, Sekjen Partai Gerindra, nan juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Tampak dalam tayangan langsung, terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah fungsional sejak Juli 2024. Jokowi menggelar dua kali sidang kabinet dalam kurun tiga bulan di calon ibu kota baru. Ia juga menyelenggarakan HUT RI pada 17 Agustus untuk pertama kalinya dalam sejarah di IKN.

Baik Istana Negara maupun Istana Garuda berlokasi di area 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). nan membedakan Istana Garuda dan Istana Negara IKN adalah fungsinya. Istana Garuda digunakan sebagai instansi presiden dan ibu negara. Istana Garuda berada di belakang Istana Negara IKN.

Anggaran gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara mencapai nilai Rp 1,34 triliun. Sedangkan Istana Garuda alias Kantor Presiden menyantap anggaran sebesar Rp 1,56 triliun.  Total keduanya Rp 2,90 triliun.

Sebelumnya Jokowi sudah menyerahkan penandatanganan surat keputusan presiden alias Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN kepada Prabowo Subianto. Eks Gubernur Jakarta ini beberapa kali menegaskan pemindahan ibu kota perlu memperhatikan kesiapan ekosistem.

"Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden nan baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024. "Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota.”

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini. 

Pilihan Editor: Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara