Pengajuan KPR Subsidi oleh Keluarga Muda Banyaknya Ditolak karena Utang Pinjol di Bawah Rp 1 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengungkapkan banyak family baru nan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidinya ditolak lantaran terjerat pinjaman online atau pinjol. Hal itu, kata dia, jadi keluhan banyak developer perumahan nan tergabung di Apersi.

“Keluarga baru itu tetap muda-muda ya, rupanya kasus pinjol diawali saat mereka tetap bujang,” kata Junaidi lewat sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 28 November 2024.

Menurut dia, banyak di antara mereka nan kandas mengusulkan KPR lantaran utang pinjol nan nominalnya hanya ratusan ribu hingga Rp 1 juta. Namun, lantaran persoalan itu tidak segera diurus, maka menjadi catatan merah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nan membikin aplikasi KPR ditolak oleh perbankan.

“Padahal jumlahnya (utang) nggak banyak. Ada Rp 100 ribu, Rp 200 ribu, tapi efeknya jangka panjang,” ujarnya.

Junaidi mengaku tidak mempunyai nomor pasti mengenai jumlah pengajuan KPR nan ditolak. Namun, dia mendapati cukup banyak keluhan dari total sekitar 3.700 developer di seluruh Indonesia nan tergabung dalam Apersi.

Lebih lanjut, dia mengatakan pinjol banyak menjerat kalangan ekonomi menengah ke bawah alias masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kalangan nan memang memerlukan biasa mengusulkan KPR subsidi.

“Fokus Apersi memang membangun rumah KPR bersubsidi untuk MBR, tujuan rumah bersubsidi kan rumah pertama dan pasarnya kebanyakan family baru,” ujarnya.

Temuan Apersi sejalan dengan keluhan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN, Nixon Napitupulu tentang banyaknya aplikasi KPR nan tertolak lantaran pinjol. Menurut Nixon, angkanya mencapai 20 persen.

“Pinjol ini jadi penderitaan di (sektor) perumahan. Sekarang sudah lebih dari 20 persen aplikasi KPR subsidi nan ditolak lantaran SLIK merah. SLIK merah paling banyak lantaran pinjol,” kata Nixon di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 November 2024.

Menurutnya, pihak perbankan saat ini terus mengupayakan kemudahan KPR dengan mempercepat proses hingga memperbaiki akses. Namun, kata dia, jika izin di sektor pinjol tidak diperbaiki maka persoalan ini dapat menghalang masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

Nixon menyarankan ada pembahasan unik mengenai izin pinjol agar halangan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dapat diminimalisasi. Menurutnya, persoalan ini juga banyak menjadi keluhan pihak developer perumahan. “Ini jadi keluhan nyaris semua developer hari ini,” kata dia.