Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto mengomentari kritik atas pemotongan penghasilan tenaga kerja sebesar 3 persen untuk iuran tabungan perumahan rakyat alias Tapera. Menurut dia patokan tetap bakal disosialisasikan. "Masyarakat kudu mengerti dulu aturannya," ujar Airlangga di kantornya, Rabu, 29 Mei 2024.

Ia mengatakan perlu memandang faedah apa nan bisa diperoleh para pekerja dengan penetapan pemotongan iuran Tapera. "Perlu dilihat benefit apa nan bisa diperoleh para pekerja mengenai perolehan perumahan maupun pembaharuan perumahan," ujarnya. 

Menurut Airlangga pemahaman soal benefit dari iuran Tapera ini mesti disosialisasikan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Sehingga masyarakat bisa memahami untung nan bisa didapat.

Sebelumnya Pemerintah membikin ketentuan baru tentang iuran tabungan perumahan rakyat alias Tapera. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan baru tersebut mewajibkan potongan penghasilan pegawai sebesar 3 persen untuk Tapera. 

Iklan

Pernyataan tentang iuran juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konvensi pers setelah pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.

Jokowi membandingkan kontroversi nan terjadi sama dengan penerapan awal BPJS Kesehatan. Jokowi mengatakan setelah kebijakan berjalan, justru memberi faedah bagi masyarakat. "Hal-hal seperti itu nan bakal dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ujarnya. 

ILONA | ANTARA




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

16 menit lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsisdi dikawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Ideas Minta Wacana Potong Gaji untuk Tapera Dibatalkan: Semakin Melemahkan Daya Beli Pekerja

Direktur Ideas Yusuf Wibisono, meminta pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan bayaran pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera.


IPW Minta Pemerintah Sediakan Tanah untuk Rumah Rakyat sebelum Wajibkan Iuran Tapera

1 jam lalu

(Kiri-Kanan) CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Ketua Umum Arebi Lukas Bong, Founder Synergy Developer Indonesia Ismet Natakarmana, dan SVP Marketing 99 Group Bharat Buxani saat konvensi pers persiapan Golden Property Awards 2024 di area SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. Tempo/Novali Panji
IPW Minta Pemerintah Sediakan Tanah untuk Rumah Rakyat sebelum Wajibkan Iuran Tapera

CEO Indonesia Property Watch alias IPW menyarankan pemerintah menyediakan tanah untuk dibangun rumah rakyat lebih dulu sebelum mewajibkan iuran Tapera


Legistalor PDIP Soroti Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Tak Ada Kepastian Timbal Hasil

1 jam lalu

Dua anak tengah sibuk memandang telepon genggam melintas di area perumahan bersubsisdi dikawasan Celengsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023.  TEMPO/Tony Hartawan
Legistalor PDIP Soroti Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Tak Ada Kepastian Timbal Hasil

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menilai tidak ada kepastian timbal hasil dari biaya nan dikumpulkan dari iuran Tapera.


Karyawan Wajib Terima saat Gajinya Dipotong untuk Tapera, Ini Sanksinya Bila Tak Mengikuti

1 jam lalu

Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Karyawan Wajib Terima saat Gajinya Dipotong untuk Tapera, Ini Sanksinya Bila Tak Mengikuti

Ada hukuman nan diberikan jika pekerja dan pengusaha nan menolak bayar simpanan Tapera


DPR Bakal Panggil Menteri PUPR Soal Polemik Tapera

2 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di area Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023 .PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) tetap tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
DPR Bakal Panggil Menteri PUPR Soal Polemik Tapera

DPR meminta Kementeria PUPR mendiskusikan lebih dulu dengan Komisi V soal program Tapera nan menjadi polemik di masyarakat.


Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera jika Dengar Suara Publik

3 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di area Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) tetap tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera jika Dengar Suara Publik

Jokowi bisa mengeluarkan perppu untuk membatalkan izin Tapera.


Pakar soal Keputusan Jokowi Berlakukan Tapera: Apa Hak Negara Atur Keuangan Swasta?

3 jam lalu

Pembangunan perumahan jenis sederhana.
Pakar soal Keputusan Jokowi Berlakukan Tapera: Apa Hak Negara Atur Keuangan Swasta?

Pengajar norma di Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan dasar negara memotong penghasilan swasta untuk Tapera.


Alasan Apindo Konsisten Tolak Kebijakan Iuran Tapera Sejak Tahun 2016

4 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di area Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) tetap tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Alasan Apindo Konsisten Tolak Kebijakan Iuran Tapera Sejak Tahun 2016

Tapera telah diatur sejak tahun 2016, Apindo konsisten menolaknya hingga saat ini.


Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Pengamat: Ini Tabungan nan Dipaksakan

4 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di area Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) tetap tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Pengamat: Ini Tabungan nan Dipaksakan

Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana pangkas bayaran pekerja swasta untuk Tapera.


Partai Buruh Sebut Iuran Tapera Tak Bakalan Cukup untuk Beli Rumah saat Pensiun alias Di-PHK

4 jam lalu

Pembangunan perumahan jenis sederhana.
Partai Buruh Sebut Iuran Tapera Tak Bakalan Cukup untuk Beli Rumah saat Pensiun alias Di-PHK

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan kebijakan pemerintah memotong penghasilan pekerja alias pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera tidak tepat dilakukan di kondisi sekarang ini. Menurut dia, kebijakan pengenaan iuran untuk Tapera ini justru berpotensi menambah beban pekerja dan rakyat.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis