Aisyiah Sentil Dalih Keseragaman Aturan Jilbab BPIP: Tidak Toleran

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah Salmah Orbayinah mengkritik dalih keseragaman di kembali patokan BPIP nan meniadakan opsi pengenaan jilbab bagi petugas Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 2024.

Salmah berpendapat, arti seragam bukan selalu kudu sama persis antara satu sama dengan lain.

"Demi keseragaman tapi sebenarnya corak ketidaktoleran bagi penggunanya. Memakai jilbab pada dasarnya corak penyelenggaraan beragama," kata Salmah dalam keterangan resmi nan diterima, Kamis (15/8).

Salmah dalam perihal ini meminta pemerintah meninjau ulang alias mencabut patokan nan meniadakan opsi pengenaan jilbab jilbab bagi petugasPaskibraka.

Salmah bilang patokan itu sangat tidak manusiawi, melanggar kebebasan menjalankan aliran kepercayaan dan juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Aturan tersebut sudah sepatutnya dicabut lantaran justru mengalami kemunduran dibandingkan patokan sebelumnya," jelas Salmah.

Sekalipun patokan lepas jilbab hanya saat pengukuhan dan pengibaran, justru menurut Salmah itu merupakan puncak aktivitas pengibaran bendera nan disaksikan di seluruh Indonesia apalagi dunia.

"Alangkah baiknya jika upacara nan bakal dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mestinya diawali dengan hal-hal nan baik, bukan malah patokan nan meresahkan masyarakat," tegas Salmah.

Ketua BPIP, Yudian Wahyudi sebelumnya telah menjelaskan argumen penyesuaian ketentuan seragam untuk personil Paskibraka nan memakai hijab.

Kata dia, pada tahun-tahun sebelumnya personil Paskibraka diperkenankan mengenakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

BPIP kendati memutuskan menyeragamkan tata busana dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana tertuang dalam SE Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat itu, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab.

Menurut Yudi, penyeragaman busana itu berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika nan dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Nilai-nilai nan dibawa oleh Bapak Pendiri Bangsa, kata Yudian, berupa ketunggalan dalam keseragaman nan diterjemahkan oleh BPIP dalam bentuk busana nan seragam.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," kata Yudian dalam konvensi pers nan disiarkan CNNIndonesiaTV, Rabu (14/8) sore.

"Tahu ya uniform itu seragam, kudu sama, sehingga ketika kita memandang ini, 'Oh ya dari sana nggak ketahuan' pada saat ini dia bekerja sebagai pasukan nan menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan," ujar Yudian.

Namun terkini, Yudian sekarang telah memperbolehkan Paskibraka wanita berakidah Islam mengenakan jilbab saat bekerja di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN.

"Paskibraka Putri nan mengenakan jilbab dapat bekerja tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangan resminya, Kamis (15/8).

Yudian mengatakan BPIP mengikuti pengarahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono selaku penanggungjawab penyelenggaraan upacara HUT RI ke-79 nan disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

Yudian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas perhatian pada kiprah Paskibraka selama ini. BPIP juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas berita mengenai pelepasan jilbab bagi Paskibraka wanita belakangan ini.

"Menyampaikan permohonan maaf nan sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan nan berkembang mengenai dengan buletin Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 nan menghiasi pemberitaan," kata dia.

(kum/DAL)

[Gambas:Video CNN]