Aktivis Jogja Tantang KPK Periksa Kaesang dan Bobby Sebelum Jokowi Turun

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah aktivis di Kota Yogyakarta, DIY, menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi, ialah Kaesang Pangarep.

Pemanggilan dimaksudkan untuk permintaan penjelasan kepada Kaesang menyangkut akomodasi pesawat jet pribadi nan digunakan berjalan ke Amerika Serikat (AS).

Adapun para aktivis nan berasal dari Jogja Corruption Watch (JCW) dan Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta itu mengirimkan tuntutannya kepada KPK melalui sebuah surat resmi nan dikirimkan lewat Kantor Pos, Senin (2/9).

Para aktivis itu juga sempat berorasi di area Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta sebelum melangkah kaki mundur menuju Kantor Pos Gondolayu nan berjarak nan sekitar 350 meter dari titik keberangkatan.

"Jalan mundur simbol KPK nan mengalami kemunduran dalam penanganan korupsi," kata Tri Wahyu selaku koordinator Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta sembari melangkah mundur.

"Dulu, waktu korupsi mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, KPK bisa tegas, sekarang kami tuntut ketegasan nan sama, tak ada tebang pilih," lanjutnya.

Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan, melalui surat nan dikirimkan, mereka meminta KPK tidak mengirimkan utusan, namun memeriksa langsung Kaesang menyangkut dugaan gratifikasi berupa akomodasi jet pribadi.

"Kasus jet pribadi nan melibatkan Kaesang Pangarep diduga dari pengusaha Singapura, di mana perusahaan Singapura ini ada MoU kerjasama dengan Pemkot Solo nan dipimpin Wali Kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaesang," kata Kamba.

Para aktivis, melalui surat tadi juga mendesak KPK segera memanggil Wali Kota Medan nan juga menantu Jokowi, Bobby Nasution mengenai 'Blok Medan' di kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Terakhir, mereka juga meminta Bobby dan istrinya, ialah putri Jokowi, Kahiyang Ayu diperiksa menyusul indikasi gratifikasi jet pribadi nan melibatkan keduanya.

"Atas kasus-kasus itu, KPK RI sampai sekarang belum ada kemajuan berarti, malah mengenai kasus Kaesang lebih ke arah pencegahan, ialah pernyataan KPK nan mengimbau Kaesang sebagai salah satu ketua umum parpol agar bergaya hidup sederhana," ujar Kamba.

Para aktivis mendesak KPK memeriksa nama-nama nan telah mereka sebutkan sebelum Jokowi lengser dari posisi kepala negara tanggal 20 Oktober 2024.

Kata Kamba, langkah ini demi menjaga independensi KPK sebagai lembaga republik anak kandung reformasi '98 nan merupakan petunjuk rakyat memastikan Indonesia merdeka dari korupsi.

"Mendesak alias menggedor keberanian ketua KPK memanggil dan memproses norma Kahiyang, Bobby, Kaesang dan Gibran sebelum 20 Oktober," kata Kamba.

"Apabila sampai 20 Oktober KPK tak memproses norma mereka, kami menyematkan KPK menjadi Komisi Perlindungan Keluarga Ratu Iriana (Jokowi). Ratu Iriana merujuk 'Raja Jawa' jenis Bahlil (Lahadalia), KPK telah bersalin rupa menjadi lembaga kerajaan Raja Jawa jenis Bahlil," pungkasnya.

KPK sendiri telah menyatakan bakal memanggil Kaesang untuk dimintai penjelasan soal akomodasi pesawat jet pribadi nan digunakan berjalan ke Amerika Serikat (AS).

"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8).

Alex mengatakan KPK perlu mendapat keterangan dari Kaesang untuk memastikan info nan berkembang di masyarakat mengenai dugaan gratifikasi berangkaian dengan akomodasi tersebut. Ia menegaskan KPK bisa meminta penjelasan dari bungsu Jokowi meskipun dirinya saat ini bukan penyelenggara negara.

Hanya saja, Kaesang patut diduga berasosiasi dengan penyelenggara negara.

Sejauh ini, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun telah melaporkan Kaesang ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa akomodasi jet pribadi. Laporan dilayangkan pada Rabu (28/8).

Sementara, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan siap dipanggil KPK mengenai 'Blok Medan' di kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Mantu Presiden Joko Widodo itu mengatakan bakal mengikuti prosedur norma termasuk andaikan KPK memanggilnya.

(kum/DAL)

[Gambas:Video CNN]