Alasan Prabowo Pecah Kementerian Koperasi dan UKM, Maman: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan argumen Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian unik nan menangani UMKM. Lembaga ini merupakan hasil pemecahan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) pada era Joko Widodo.

Maman mengatakan, banyak perihal nan dicapai Kemenkop UKM dalam lima tahun di bawah ketua Teten Masduki. Tugas Maman adalah memastikan transisi ke pemerintahan baru melangkah mulus. “Apa nan sudah dibangun Pak Teten pasti bakal saya lanjutkan,” ucap politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Sejak awal ditunjuk Menteri UMKM oleh Presiden Prabowo Subianto, Maman mengatakan dia ditugaskan mengawal keberlanjutan program nan telah dijalankan selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor UMKM. Ia mengatakan tugasnya dimudahkan lantaran melanjutkan keahlian pendahulunya.

Pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Maman, merupakan langkah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM saat ini mencapai nomor sekitar 60 juta dan menciptakan lapangan kerja hingga 90 persen. “Itu kenapa dibutuhkan kementerian unik nan menangani rumor mengenai UMKM,” kata mantan personil DPR itu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor nan tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai nomor sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan rumor krusial nan perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal nan menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Iklan

Musababnya, kementerian baru ini bakal memerlukan anggaran tambahan untuk shopping pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak bakal hanya bakal mengambil sumber daya dari direktorat nan sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum nan tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Terkini: Besok Dilantik, Ini 17 Program Prioritas Prabowo; Pensiun, Luhut Minta Maaf kepada Masyarakat