Aliansi Dosen Kritik Pejabat Kemendikti Tak Gigih Perjuangkan Tukin

Sedang Trending 3 jam yang lalu

CNN Indonesia

Jumat, 31 Jan 2025 08:56 WIB

Aliansi Dosen ASN tetap bakal menggelar demo besar di Istana Kepresidenan pada 3 Februari, mengenai masalah tunjangan keahlian nan belum dibayar sejak 2020. Para pengajar ASN LLDIKTI Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta saat demonstrasi mengenai tunjangan keahlian (tukin) dosen. (CNN Indonesia/Tunggul)

Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (ADAKSI) menilai kemauan politik alias political will para pejabat Kemendiktisaintek tidak begitu kuat dalam memperjuangkan tunjangan keahlian (tukin).

Hal itu disampaikan Ketua ADAKSI Anggun Gunawan merespons surat info nan ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang nan menyatakan tukin pengajar ASN tahun 2020-2024 tidak bisa dibayar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita memandang political will pejabat Kemendiktisaintek enggak begitu kuat memperjuangkan tukin Dosen ini. Berbeda dulu kasus pembimbing dan pengajar Kemenag di mana nan gigih memperjuangkan tukin dan rapelan adalah pejabat-pejabat terasnya sendiri," ujar Anggun kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat (31/1).

Anggun mempertanyakan urgensi surat info tersebut dikeluarkan pada hari libur ialah tanggal 28 Januari 2025. Terlebih lagi, menurut dia, surat info dimaksud banyak inkonsistensinya.

Ia juga menanyakan argumen kenapa surat ditandatangani oleh Sekjen bukan menteri secara langsung.

"Kenapa tidak menteri saja nan menandatangani surat itu biar lebih kuat pesannya?" tanya Anggun.

"Kementerian selalu menyalahkan nomenklatur. Padahal, tukin untuk tendik (tenaga pendidik) di lingkungan Kemendiktisaintek tidak bermasalah setelah Kemendikbud pecah 3," sambungnya.

Ia juga mempersoalkan sosialisasi via Zoom nan hanya melibatkan ketua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) saja. Padahal, menurut dia, para pengajar nan mengenai dengan pencairan tukin semestinya dilibatkan.

Atas dasar polemik tersebut, ADAKSI berencana menggelar tindakan di Istana Kepresidenan pada Senin, 3 Februari 2025.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek mengeluarkan surat nan isinya menjelaskan polemik tukin pengajar ASN.

Surat bernomor: 247/M.A/KU.01.02/2025 tersebut ditujukan kepada pemimpin PTN di seluruh Indonesia. Surat ditandatangani oleh Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025.

Surat tersebut menyatakan tukin pengajar ASN pada tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan. Sebab, tak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos kebutuhan tersebut sesuai proses birokrasi nan seharusnya.

"Dapat disampaikan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pemberian tukin pengajar ASN tidak dapat diberikan lantaran tidak dilakukan pengajuan alokasi kebutuhan anggaran dan tidak ditempuh proses birokrasi nan seharusnya, ialah menerbitkan Perpres tentang Tukin ASN Kementerian dan Peraturan Menteri sebagai penyelenggaraan dari Perpres tentang Tukin ASN," bunyi salah satu poin di surat tersebut.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional