Panglima TNI: Warga Sipil Akan Direkrut Jadi Tentara Siber

Jakarta, CNN Indonesia --

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bakal merekrut penduduk sipil nan mempunyai keahlian unik di bagian siber untuk jadi bagian dari matra siber. Menurutnya, perihal ini bakal mempermudah kerja-kerja untuk mengatasi serangan siber.

"Kalau di bagian lain seperti siber, saya rekrut unik siber nan memang dia nan tadinya orang siber, sipilnya siber. Kita jadikan jadi tentara. Dia punya keahlian siber," kata Agus dalam Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1).

"Bukan tentara nan kita jadikan orang siber. Itu bakal susah," ucapnya.

Agus menjelaskan TNI memerlukan prajurit dengan keahlian khusus. Ia mengatakan para tentara siber ini bakal dibekali dengan kurikulum khusus.

"Ketika kelak dilantik dia punya keahlian siber," jelasnya.

Tak hanya itu, Agus mengatakan TNI bakal merekrut perwira prajurit pekerjaan (PA PK) TNI nan berlatar belakang pendidikan dokter, psikologi, dan hukum.

"Kita jadikan. Dan latihannya sebenarnya tak seperti di Akmil alias akademi laut dan udara," kata dia.

Pada saat nan sama, Agus menegaskan dia dan para kepala staf angkatan tak pernah cawe-cawe dalam rekrutmen prajurit TNI.

Ia juga meminta para prajurit aktif TNI tak ikut cawe-cawe memasukkan anak mereka dalam seleksi masuk Akademi Militer. Ia beranggapan anak prajurit tak serta merta bisa masuk akademi jika memang tak kompeten.

"Untuk nan sekarang dididik sama sekali saya dan seluruh kepala staf angkatan tak cawe-cawe. Jadi saya biarkan saja. nan bagus, ya masuk. nan tak bagus ya, mungkin mengulang, apa kekurangannya," kata Agus.

"Kalau anak-anak kita mau dijadikan tentara ya disiapkan. Enggak ada anaknya Angkatan Darat masuk Angkatan Darat. Sekarang enggak ada," tambahnya.

Wacana pembentukan matra siber mengemuka jelang akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Matra siber dinilai perlu dibentuk untuk mengatasi serangan siber nan semakin masif.

Jokowi pun menyerahkan kelanjutan realisasi matra keempat TNI itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian soal perubahan undang-undang alias publikasi patokan lainnya mengenai pembentukan matra siber.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]