Analis Apindo Ungkap Tiga Tantangan Mendasar Ekonomi Prabowo, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bakal memimpin Indonesia selama lima tahun setelah resmi dilantik di Gedung DPR/MPR kemarin. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan utang hingga pengangguran jadi tantangan mendasar bagian ekonomi nan kudu diuraikan.

Paling tidak, menurut Ajib, ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi nan kudu diurai oleh pemerintah ke depan. Pertama tentang tantangan fiskal nan mengalami tekanan. Belanja negara ditargetkan lebih tinggi dari penerimaan. “Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun bakal menjadi penambah utang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun,” ujarnya dalam pernyataan resmi nan dikirimkan Ajib, dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Seperti diketahui, shopping APBN 2025 ditagerkan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara nan prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Ajib mengatakan, dengan kompleksitas fiskal nan ada, jejeran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan nan solutif.

Permasalahan mendasar kedua, menurut Ajib, adalah tetap tingginya nomor pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan nomor pengangguran sebesar 5,2 persen. “Pencapaian investasi nan selalu over sasaran selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Bahkan terjadi paradoks, lantaran semakin banyak kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, nomor rasio Incremental Output Ratio (ICOR) Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah, menurut Ajib, kudu betul-betul mendorong kebijakan nan pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan nomor kemiskinan. Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi bakal memperkuat jika kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan. 

Iklan

Data statistik 2024 menunjukkan nomor kemiskinan sebesar 9,03 persen alias sekitar 25 juta orang. Terjadi penurunan, namun ada kebenaran nan kudu menjadi perhatian pemerintah, ialah golongan masyarakat miskin nan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang. 

Artinya, pemerintah tetap kudu memperhatikan dengan info awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya, lantaran ada perbedaan data. “Masih banyak nan menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta alias 96 juta orang,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mempunyai sasaran pertumbuhan ekonomi nan garang mencapai 8 persen. Menurut Ajib, perihal ini bisa tercapai ketika jejeran kabinetnya mau dan bisa menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural mereka.

Pilihan Editor: Akhiri Masa Jabatan, Segini Besar Dana Pensiun dan Tunjangan nan Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin