Anggaran Kementerian ATR/BPN Tersisa Rp 4,4 Triliun usai Pemangkasan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipangkas Rp 2,011 triliun alias 31,17 persen. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp 6,454 triiliun.

“Sehingga, sisa biaya nan tetap ada Rp 4,442 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat berbareng Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025. Adapun pemangkasan dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto meminta penghematan shopping APBN dan APBD 2025 senilai Rp 306,6 triliun.

Nominal pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN nan ditetapkan hari ini lebih rendah daripada nan disampaikan dalam rapat di DPR sebelumnya, ialah pada Kamis, 30 Januari 2025. Perubahan nomor pemangkasan ini terjadi setelah pemerintah melakukan rekonstruksi. 

Dalam rapat akhir Januari itu, Nusron menyampaikan soal anggaran Kementerian ATR/BPN dipangkas sebesar 35,72 persen alias senilai Rp 2,305 triliun. Selaini itu, ada blokir anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. “Proyeksi total efisiensi blokir dan penerapan Inpres 1 Tahun 2025 adalah Rp 2,631 triliun alias 40,76 persen,” ujarnya.

Kendati anggaran dipangkas, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Ia berujar pinjaman dari Bank Dunia ini sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun program ILASP merupakan program nan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total anggaran program tersebut ialah US$ 655 miliar. “ATR/BPN dapat sekitar US$ 340 juta, BIG US$ 298 juta, dan sisanya untuk Kemendagri,” kata Nusron.

Pilihan Editor: Ekonom UPN Veteran Ungkap Dampak Prabowo Otak-Atik Anggaran Belanja terhadap Penerimaan Negara

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini