Anggaran Makan Bergizi Gratis: Ini Kata Staf Ahli Kemendikbud, Direktur Kemenag, dan Sri Mulyani

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang cuma-cuma nan dia janjikan saat kampanye lalu. Menteri Pertahanan itu sekarang berencana menyediakan sarapan bergizi seimbang bagi siswa sekolah nan membutuhkan. Nama programnya pun berganti menjadi makan bergizi gratis.

Awalnya TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran program makan siang cuma-cuma sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan dugaan nilai satu porsi makanan Rp 15 ribu. Tingginya biaya untuk merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran ini menuai sorotan karena biaya makan cuma-cuma dikhawatirkan membikin nomor utang pemerintah melonjak serta memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Staf Ahli Kemendikbud: Makan bergizi cuma-cuma susah gunakan anggaran pendidikan

Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Tatang Muttaqin, mengatakan, program makan bergizi cuma-cuma bakal susah dilaksanakan jika dananya diambil dari anggaran pendidikan. Kesulitan itu lantaran pos anggaran pendidikan sifatnya terkunci.

Salah satu contohnya, pos anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Saat ini ada sebanyak 1 juta mahasiswa nan menerima KIP Kuliah. Anggaran nan dikeluarkan sebesar Rp14 triliun. Anggaran itu tidak mudah digeser untuk program lain lantaran KIP Kuliah diberikan selama 4 tahun.

"Enggak mungkin KIP Kuliah berakhir sama sekali," kata Tatang dalam sebuah obrolan berjudul "Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak" nan digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.

Begitu pula dengan pos anggaran lain untuk tunjangan guru, dosen, dan pembimbing besar. Pos anggaran itu tidak bakal mudah digeser. Melihat kondisi itu, Tatang mengatakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan kementrian/lembaga perlu mendiskusikan lebih jeli program makan bergizi. Setelah melakukan perihal itu, bisa dilihat pos apa nan bisa digunakan untuk mendukung program makan bergizi.

"Perlu dilihat secara utuh berapa fiskal total sehingga proporssi 20 persen dari APBN untuk pendidikan itu berapa besarnya," kata Tatan. 

Direktur KSKK Kemenag sebut biaya BOS Madrasah tak bakal cukup biayai makan bergizi gratis

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama (Kemenag), M. Sidik Sisdianto, mengatakan biaya support operasional sekolah (BOS) untuk madrasah sebesar Rp10,3 triliun di 2024, tidak bakal cukup untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis.

Dana BOS, kata Sidik, peruntukkan hanya untuk biaya operasional sekolah dan peningkatan mutu. "Dana BOS madrasah Rp10,3 triliun itu juga belum bisa memenuhi semua. Masih agak berat tetap (kurang) Rp56 miliar," kata Sidik dalam obrolan berjudul "Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak" nan digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.

Sidik menambahkan, menggunakan biaya BOS juga bakal menganggu peningkatan mutu madrasah swasta. Belum lagi, anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) tetap jauh dari cukup.

Karena itu, Sidik berharap, anggaran pendidikan nan diterima Kemendikbudristek bisa naik. Kenaikan anggaran Kemendikbudrisrek itu juga bakal menambah biaya pendidikan untuk Kemenag. Dari situ, Kemenag bakal menggunakan biaya kenaikan untuk program makan bergizi gratis.

Iklan

"Kami minta naik sekitar Rp 7 sampai 12 triliun. Mudah mudahan bisa diambil dari situ," kata Sidik. 

Sri Mulyani Beri Kerangka Besar APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi nan bakal digunakan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pemerintahan baru nantinya. Hal ini dia sebutkan sekaligus merespons soal program makan siang cuma-cuma nan dia sebut banyak datang padanya selama ini.

Sebagai bendaharawan negara, Sri Mulyani mengaku kerap ditanya tentang program milik Prabowo-Gibran nan baru berganti nama jadi program makan bergizi cuma-cuma itu.

"Tentu semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis, gimana? Ya, kami memberikan kerangka besar, sampulsurat besarnya. Ini loh, APBN nan kelak kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini," kata Sri Mulyani dalam seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta pada Kamis, 30 Mei 2024.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan, tantangan pada perumusan APBN 2025 tentu ada. "Tapi kami bakal coba terus reform dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, meningkatkan investasi di bagian digital."

Dengan reformasi tersebut, menurut Sri Mulyani, proses bisnisnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi. "Atau mengurangi interaksi, sehingga celah korupsi makin ditutup," tuturnya.

"Jadi, mau itu adalah dalam corak pendidikan, kesehatan, agunan sosial, lampau menggunakan program makan siang alias makanan bergizi, memberikan ibu-ibu hamil, itu semuanya memang tujuannya at the end, the most important asset dari republik ini adalah manusianya."

Maka dari itu, di dalam postur APBN ada alokasi pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sekitar 6 persen dan agunan sosial sekitar 50 persen. Namun, kata Sri Mulyani tak boleh hanya konsentrasi pada SDM saja, sementara prasarana tak dibangun.

"Orang perlu mendapatkan produktivitas dan juga mobilitas, sehingga kami bakal terus berfokus kepada manusianya, lembaga dan infrastruktur. Kami melakukan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah tinggi," ujarnya.

HATTA MUARABAGJA | HENDRIK YAPUTRA | ANNISA FEBIOLA
Pilihan editor: Prabowo Kini Sebut Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Pedoman Makan Gizi Seimbang?