Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Dipatok Rp 71 Triliun, Budi Arie: 20 Persen untuk Susu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis pada 2025. Dari anggaran itu, 20 persen alias sekitar Rp 14 triliun digunakan untuk pengadaan susu segar.

Namun, kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, saat ini campuran koperasi susu seluruh Indonesia ini hanya bisa menyediakan susu dengan nilai agregat itu Rp 1,5 triliun. Angka ini tetap jauh dari kebutuhan susu untuk program makan bergizi itu.

"Artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap, lantaran kekurangannya sangat banyak," kata Budi Arie dalam bertemu pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Karena itu, Budi Arie mengatakan pemerintah bakal mengupayakan pengganti protein selain susu. Keputusan ini diambil setelah dia berbincang dengan Badan Gizi Nasional. Ia mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah-langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan susu ini.

Pemerintah, menurut Budi Arie, tetap mempunyai pekerjaan rumah untuk pengadaan susu. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan tercapai pada 2028. Menurut Budi Arie, swasembada pangan berfaedah juga swasembada susu.

Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koperasi bakal berfokus meningkatkan produktivitas kooperasi-kooperasi susu di Indonesia nan saat ini berjumlah 59 dengan jumlah sapi nyaris 200 ribu lebih ekor. Dari para peternak lokal itu, produksi susu saat ini rata-rata hanya bisa mencapai 12-18 liter per hari.

Budi Arie mengaku telah berbincang dengan sejumah master peternakan untuk meningkatkan nomor ini menjadi minimal 20 liter per hari. Salah satu nan perlu dibenahi dari peternakan lokal adalah pakan mereka. Dengan pakan nan cukup, Budi Arie mengatakan produktivitas susu bakal meningkat.

Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu bakal menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik nan tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung berapa anak nan bakal kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak," kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024. "Memang belum seluruhnya anak Indonesia, lantaran dananya tetap terbatas."