Anggaran Perlindungan Lingkungan Berkurang, Fitra Pertanyakan Komitmen Transformasi Ekonomi Hijau Jokowi dan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Berkurangnya anggaran perlindungan lingkungan hidup dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi sorotan. Berdasarkan RAPBN 2025 nan dirancang pemerintahan Joko Widodo, tahun depan pemerintah hanya menganggarkan Rp 11,3 triliun alias 0,4 persen dari total shopping negara untuk perlindungan lingkungan. Alokasi itu terendah dalam lima tahun terakhir. RAPBN 2025 disusun di masa transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai berkurangnya anggaran perlindungan lingkungan hidup menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam transformasi ekonomi hijau.

"Pemerintah belum menganggap krusial transformasi ekonomi hijau dan selama ini menjadi perihal nan dibicarakan di atas kertas saja, namun implementasinya tetap rendah," kata Fitra, Gunardi Ridwan, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

Berdasarkan catatan Fitra, pada 2020 pemerintah mengalokasikan Rp 13 triliun alias 0,7 persen dari total belanja. Persentasenya condong stagnan di kisaran 0,7-0,6 persen hingga tahun 2024.

Berkurangnya anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup semakin menjauhkan Indonesia dari transformasi ekonomi hijau nan selama ini digembar-gemborkan pemerintah. Gunardi menilai rencana ekonomi hijau tak cukup disampaikan dalam pidato seremonial.

"Meski rumor transformasi ekonomi hijau ini selalu disinggung, tampaknya belum ada penerapan kebijakan nan konkrit. Misalnya tampak dari pertumbuhan ekonomi nan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam dan merusak lingkungan," kata Gunardi.

Berdasarkan nota finansial APBN 2025, anggaran perlindungan lingkungan hidup dibagi ke dalam 11 sektor, di antaranya pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, penyesuaian mitigasi perubahan suasana hingga rehabilitasi hutan. "Persentase anggaran perlindungan lingkungan menurun setiap tahun, padahal tren shopping negara condong mengalami kenaikan," kata Gunardi.

Di tengah merosotnya anggaran perlindungan lingkungan tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang sektor pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sektor pertambangan, hilirisasi, perhutanan dan perkebunan skala besar berkontribusi 36 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

Iklan

Gunardi memandang industri ekstraktif tetap menjadi jagoan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan ditopang oleh peningkatan keahlian ekspor mineral seperti nikel dan batubara.

Pemerintah sendiri telah berupaya mengatasi defisit pendanaan hijau dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), obligasi hijau, kerangka sukuk hijau sejak 2018. Hingga 2024, berasas info Bappenas, pemerintah telah menerbitkan sukuk hijau nan dipasarkan di pasar domestik maupun internasional sebesar US$ 6,6 miliar.

"Pertanyaannya berapa kontribusi green sukuk dan green bond untuk penurunan emisi. Ini juga tidak dirincikan dalam nota finansial APBN 2025. Mekanisme dan transparansi pengelolaannya belum jelas," kata Gunardi.

Pada kesempatan nan sama, Staf Ahli Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Irfan D. Yananto, mengakui efektifitas pendanaan APBN untuk perlindungan lingkungan tetap minim. "Ini terus menjadi perhatian, lantaran banyaknya kementerian/lembaga nan mengenai perihal ini," katanya.

Kendati demikian, kata Irfan, pemerintah telah berupaya mengurangi kerugian ekonomi dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim. Pada tahun 2020 hingga 2022, Irfan menyatakan nilai pengurangan kerugian ekonomi mencapai Rp 85,35 triliun. Dia pun optimis pembangunan berkepanjangan dalam dua tahun ke depan pemerintah bisa mencapai nilai pengurangan kerugian nan lebih signifikan.

"Komitmen untuk perlindungan lingkungan hidup juga dituangkan dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ini bakal menjadi referensi untuk pemerintah ke depan," kata dia.

Pilihan Editor: Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya