TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimis dapat menjalankan program 3 juta rumah meski anggaran di kementeriannya menurun. Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk Kementerian PKP turun drastis dibandingkan tahun 2024 ialah Rp 14 triliun.
"Ya, tadi saya katakan anggaran pasti kurang jika merujuk kepada APBN 2025. Enggak mungkin itu. Kan saya sudah sampaikan kemarin Rp 14 triliun aja hanya dapat segini, apalagi jika turun," ujar Maruarar ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024.
Meskipun mengalami penurunan anggaran, Maruarar mengatakan kementeriannya bakal tetap mengupayakan dalam program 3 juta rumah. Hal tersebut, kata dia, dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat dari adanya kasus korupsi nan kerap terjadi.
"Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita jadi pesimis? Saya enggak. Tentu saya sebagai Menteri nan diangkat oleh Presiden Prabowo, ya saya kudu berupaya membangun kepercayaan bahwa nan kami lakukan ini benar," tutur dia.
Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, keterbukaan kepada masyarakat adalah prioritas utamanya dalam melakukan program 3 juta rumah. Menurutnya, upaya itu adalah perihal nan kudu dilakukan kementeriannya untuk mewujudkan program tersebut.
"Karena saya merasa itu nan kudu kami lakukan untuk mencapai tujuan itu. Karena tanpa gotong royong, tanpa kebersamaan, ya enggak bisa," kata Maruarar.
Iklan
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembangunan 3 juta rumah itu juga bakal berfokus pada masyarakat nan mempunyai penghasilan rendah. Dia mengatakan, perihal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara alias ASN nan turut mempunyai pendapatan di bawah rata-rata.
"Misalnya ada ASN nan berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) nan berpenghasilan rendah, ada polisi nan berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada millennial, ada nan bergerak di jaringan usaha," ucap dia.
Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah nan tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan letak pembangunan rumah disebut-sebut bakal berdekatan dengan tempat wilayah perkantoran.
"Jadi kan konsep sederhananya itu kudu menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga kudu bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kemacetan dan inefisiensi," tutur Maruarar.
Pilihan Editor: Gibran Ajak Keluarga Bermalam Minggu di Koridor Jalan Gatot Subroto Solo, Bagikan Amplop ke Pedagang